Surabaya, IDN Times - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, selama 2020-2023, IPM Kota Surabaya rata-rata meningkat sebesar 0,49 persen pertahun.

"Alhamdulillah IPM kita terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 berada di angka 82,31 dan selanjutnya pada tahun 2022 mencapai 82,74. Kemudian di tahun 2023, IPM Surabaya sudah mencapai 83,99," ujar Erim 

Ia mengatakan,  peningkatan IPM Surabaya 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Selain itu, Pertumbuhan IPM Surabaya 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama pengetahuan dan standar hidup layak.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,82 tahun, meningkat 0,20 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Sedangkan pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 14,83 menjadi 14,85 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,19 tahun, dari 10,51 tahun menjadi 10,70 tahun pada tahun 2023.

Sementara dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat Rp 632 ribu (3,45 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jadi, secara keseluruhan dari berbagai aspek kita meningkat karena memang selama ini kita terus kebut berbagai pekerjaan, termasuk Program Padat Karya dan program lainnya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, kenaikan IPM di Surabaya ini adalah buah dari kegigihan dalam melaksanaan perencanaan yang sudah disusun oleh Eri Cahyadi selaku dirigen pemerintahan di Surabaya.

"Semoga ini menjadi lecutan semangat seluruh pegawai Pemkot Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Di samping itu, ia memandang di masa kepemimpinan Eri terdapat perbedaan dengan pendahulunya. Saat kepemimpinan Eri, penanganan berbagai persoalan kota dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan sinergitas antar OPD, sehingga ego sektoral OPD tereleminasi dengan sendirinya.

"Contohnya adalah penanganan stunting di Surabaya yang dilakukan dari hulu hingga hilir," pungkasnya. 

Baca Juga: Tom Lembong Memancing Pertanyaan Kritis Anak Muda Surabaya