Surabaya, IDN Times - Komisi D DPRD Kota Surabaya mempertanyakan pengurangan Rombongan Belajar (Rombel) PPDB SMP. Hal tersebut menyebabkan siswa SD yang berkesempatan masuk SMP Negeri berkurang. 

Permasalahan ini disampaikan Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Hari Santoso saat menggelar rapat dengar dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Selasa (1/8/2023). Salah satu temuannya dalam rapat dengar tersebut adalah menurunnya jumlah rombongan belajar. 

"Yang pertama saya kecewa karena PPDB tahun ini SMP Negeri rata-rata mengurangi rombel biasanya 10 kelas sekarang cuma 9 atau 8 kelas. Padahal kelulusan SD tidak lebih kecil dari tahun kemarin," ujar Hari. 

Penurunan jumlah Rombel itu pun kemudian membuat siswa dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak bisa keterima masuk SMP Negeri. Masyarakat gamis dan pra gamis pun tertolak oleh sistem. 

"Kalau lari ke prestasi presentasi tetapi hanya segitu akhirnya semua zonasi ini pertarungan ketat dan banyak yang gak dapat bangku sekolah negeri," terang dia. 

Bila rombel SMP dikurangi, maka solusinya adalah menggeratiskan biaya sekolah bagi siswa kurang mampu yang tidak bisa masuk negeri. Terutama bagi mereka yang masuk MBR. 

"Alasan pengurangan rombel tidak  dijelaskan secara signifikan. Tapi ini dirpediksi karena khawatir swasta tidak dapat siswa," katanya. 

Hari menjelaskan ingga saat ini masih ada 4.628 siswa SD yang belum mendaftar ke SMP. Sementara jumlah lulusan yang ada adalah 38.815 siswa SD. Hari pun berharap, 4.628 siswa itu pun dicari tahu ke mana perginya. Apakah bersekolah ke pondok pesantren atau ke lembaga lainnya. 

"4.600 itu kemana, kalau bisa masuk rombel negeri itu ditambah atau swasta gratis," pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh menuturkan dirinya tak mengurangi jumlah rombongan belajar SMP.  Ia menyebut lulusan SD setiap tahunnya tidak sama. 

"Endak (tidak ada pengurangan rombel). kan rombel lulusan tahun ke tahun kan ndak sama. Yang lulus ini indikator untuk penerimaan tahun ajaran baru," ujarnya. 

Selain jumlah lulusan yang tidak sama, menurunnya jumlah rombel juga karena ada sekolah yang mengubah kelas menjadi laboratorium. Sebab, dalam kurikulum Merdeka belajar ada banyak projek. 

"Karena kurikulum merdeka itu kan banyak proyek. Jadi nanti imbang antara akademik. Nanti projek yang nyangkut karakter, talenta itu imbang, karena fasilitas dan lainnya ada. Kalau dipaksakan, nanti double sift kan kasihan," jelasnya. 

Ditanya soal 4.000 siswa lulusan SD yang belum mendaftar sekolah akan dilakukan analisa. Apakah pergi ke pondok pesantren atau ke luar. 

"Nah itu kita analisa, nanti dia ke mana. Bisa jadi mondok, bisa jadi luar kota, itu dievaluasi," pungkasnya. 

Baca Juga: Polemik PPDB dan Seragam Mahal, Kadindik Diminta Tak Rangkap Jabatan