Sidoarjo, IDN Times - Kabupaten Sidoarjo sedang berbenah. Maklum, selama 24 tahun terakhir, daerah penyangga Surabaya ini selalu dipimpin oleh bupati yang berujung jadi narapidana korupsi. Terbaru adalah Muhdlor Ali yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan korupsi pemotongan dan penerimaan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN). Korupsi itu ia lakukan di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD).

Setelah Muhdlor ditahan, Sidoarjo kini dipimpin oleh Pelakasana Tugas (Plt) Bupati, Subandi. Subandi yang sebelumnya menduduki kursi Wakil Bupati ini mengakui tak mudah membalikkan citra orang tentang Sidoarjo. Terlebih, masa jabatannya kurang dari lima tahun dan akan segera berakhir. 

Meski begitu, ia optimistis bisa menutup masa kerjanya dengan baik. Baginya, mengelola Sidoarjo itu tak repot. Kuncinya adalah jangan main-main dengan anggaran. Di luar itu, Sidoarjo punya banyak modal besar, salah satunya adalah potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kepada IDN Times, Selasa (16/7/2024) di ruang kerjanya, Subandi pun membeberkan bagaimana caranya memberdayakan UMKM dan melakukan pengawasan anggaran. Berikut kutipan wawancaranya. 

Plt Bupati Sidoarjo, Subandi. Dokumentasi Istimewa

Baca Juga: Subandi Dilantik Jadi Plt Bupati Sidoarjo, Bilang Prihatin

Sebagai salah satu kabupaten yang identik dengan UMKM, apa saja program yang digulirkan Pemerintah Sidoarjo untuk mereka?

Kami melakukan banyak hal. Selain berbagai pelatihan dan pelatihan, ada juga terkait soal pemodalan. Kami punya program namanya KURMA (Kelompok Usaha Perempuan Mandiri). Program KURMA itu bagus. Tujuan awalnya adalah gimana para pelaku UMKM tidak terjerat utang dengan bunga besar oleh rentenir.

KURMA ini juga mengubah mindset. Jadi kami memberikan bantuan kepada UMKM biar mereka bisa aktif dan bisa naik kelas ini yang penting. Jadi kami tidak memberikan bantuan yang sifatnya bagi-bagi, saya tidak mau itu.

Apakah program ini berjalan dengan baik?

Program ini sempat kami evaluasi, akhirnya kami lanjutkan. Namun, metodenya kami ubah. Pada tahun 2025 nanti kita sudah kita siapkan dana bergulir dengan bunga hanya 0,2 persen. Bunganya Kenapa kok sedikit? Karena saya ingin jangan sampai UMKM akhirnya utang kredit dan akhirnya tidak jalan usahanya.

Pendampingan UMKM melalui KURMA kan sudah dilakukan dua tahun. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengasah skill kita secara profesional.

Plt Bupati Sidoarjo, Subandi saat berbincang dengan IDN Times, Selasa (16/7/2024). IDN Times/Faiz Nashrillah

Untuk permodalan UMKM ini siapa yang mengelola?

Kami punya Bank Pembangunan Daerah (BPD) Delta Artha. Nanti kami akan memberikan permodalan dengan bunga 0,2 persen yang mengelola ya mereka. Nah, nanti akan perlahan kami naikkan bunganya tapi tidak banyak, misalnya 0,2 persen jadi 0,3 persen tahun depan. 0,3 persen jadi 0,4 persen.

Kalau branding-nya bank Sidoarjo sudah jalan sudah diketahui masyarakat Sidoarjo mau gak mau kalau bank ini juga akan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk warga Sidoarjo, kembali lagi ke Sidoarjo.

Sebenarnya, kalau permodalan dari Delta Artha kan bunganya 11 persen. Tapi sekarang kami memberikan UMKM jadi 0,2 persen. Jadi kami subsidi lebih dari 10 persen. Ini bentuk tanggung jawab kami. Coba kalau kami hanya memberikan dana bergulir seperti hibah, bentuk pengawasannya kan gak ada.

Dengan skema yang baru, apakah bapak yakin bisa jadi lebih baik?

Yang namanya usaha itu kan ada yang Berhasil ada yang tidak. Cuma kan sekarang tergantung komitmennya. Kalau kami komitmennya memberikan support. Saya yakin UMKM bisa berhasil. Kalau kepala daerah seperti saya kan pengusaha. Saya bisa membaca strategi apa yang harus kita kasihkan pada orang ini. Kalau dia ini sukanya makan ini kita kasih menu ini, pasti mau. 

Salah satu produk unggulan UMKM Sidoarjo. IDN Times/Faiz Nashrillah

Kalau cuma dikasih uang, siapa bertanggung jawab kan gak ada. Gak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau itu seperti itu maka gak selesai masalahnya. Nah harapan saya bisa mengajak warga Sidoarjo membangun tata kelola entrepreneur dengan sebenar-benarnya. 

Bagaimana dengan perizinan untuk UMKM?

Selain pelatihan dan permodalan, kami juga terus memberikan kemudahan soal izin. Kami jemput bola. Di tiap-tiap kecamatan kita ada sosialisasi. Langsung kita terbitkan izin. Ada sertifikat halal hingga ngurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Para pelaku UMKM ini biasanya kami kasih sosialisasi. Pulang dari pendampingan kami kasih uang saku Rp100 ribu. Saya kepengen mengangkat UMKM naik kelas. Jangan cuma bagi-bagi kue, tidak mendidik. Ini zaman digital, Sidoarjo harus berbenah.

Soal digitalisasi, kami juga sudah bikin perencanaan Master Plan Smart City. Nanti ada konektivitas per OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini bisa kita pantau. Jadi nanti tata kelola yang bersih itu nanti bisa kita jalankan. Apabila smart city per OPD Sudah bisa kita akses. Nah ini harus berani. Jadi kita tiap hari harus update gambaran umumnya gimana. Harapan saya manajemen profesional ini harus mulai terbuka. Warga dan UMKM jadi bisa mengakses.

Nah ini menarik soal digitalisasi pengelolaan keuangan di Sidoarjo. Bagaimana Bapak akan menerapak sistem penagwasan keuangan, terlebih 24 tahun terakhir Sidoarjo identik dengan bupati yang selalu jadi tersangka korupsi?

Jawabannya satu, cari pemimpin yang betul-betul bisa mengelola anggaran secara profesional dan menjauhi pelanggaran hukum. Kita kasih contoh orang mau naik kendaraan bermotot. Syarat pertama adalah usia, yang kedua punya SIM. Kemudian pakai helm. Kan simple saja, jangan dilanggar biar gak ditilang. Satu saja dilanggar bisa kena tilang. 

Bapak bisa saja berusaha keras agar mematuhi hukum, tapi bagaimana Bapak menjamin anak buah bapak juga bisa bersih?

Bupati dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu kan beda. Mereka orang teknis dan sudah menjabat puluhan tahun. Secara pengalaman teknis jelah saya kalah dengan mereka. Kemampuan mereka tak bisa diragukan. 

Tapi kembali lagi, ini tergantung mindset seorang pimpinan mau diarahkan ke mana. Hanya itu saja. Kalau pimpinannya berani tegas ya gak mungkin yang lain ikut-ikut. 

Sebagai pemimpin, kita harus punya grand design atau master plan dalam bentuk suatu pengelolaan. Kalau tidak ada perencanaan yang matang, apapun pembangunannya tidak akan terealisasi. 

Satu lagi, agar kebijakan terus bisa diawasi pembangunan jangan cuma top-down tapi juga bottom-up. Kami dengarkan dari bawah apa saja yang diinginkan warga. Misalnya, tiap Kepala Desa bisa mengajukan kegiatan melalui Musyawara Rencana Pembangunan (Musrenbang). 

Kalau untuk anggaran Sidoarjo sendiri sebenarnya priotitasnya untuk apa saja?

Bagi kami, semua sektor itu prioritas. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur, semua. Misalnya, untuk pendidikan, kita sudah ada beasiswa untuk 3000 siswa. Kita juga memberikan insentif kepada guru Madrasah Diniyah dan guru ngaji. Kami juga ada ada penambahan seperti SMA dan SMP ini juga ada pembangunan baru.

Terus dari segi UMKM kita sudah menganggarkan dana untuk bedah warung, itu kita siapkan. Yang tadi juga saya sebutkan ada dana bergulir. Kami Insya Allah semuanya kita angkat. Indikatornya biasanya indeksnya. Misalnya, indeks pendidikan turun, maka anggarannya akan kami tambah.  Untuk UMKM, kami juga akan mengajak pada arah pengelolaan agar bisa naik kelas. Saya sebagai pengusaha punya pengalaman dan ini bekal. Fokus saya soal itu. 

Masyarakat juga bisa mengawasi?

Bisa. Sekarang kami mencoba pakai aplikasi untuk urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ini nanti insya Allah sudah kita pakai digitalisasi. 

Jadi investor bisa tahu wilayah mana saja yang bisa jadi lahan investasi. Sebaliknya, masyarakat juga bisa melihat program dan anggaran yang kami gunakan. Bulan ini akan kami launching. Kemarin sudah kita solisasikan. 

Baca Juga: Subandi Bakal Jadi Plt Hingga Pelantikan Bupati Terpilih Pilbup 2024