Banyak Karya Dihapus, Seniman Mural: Bagaimana dengan Baliho Politik?
Xgo, Pendiri Serikat Mural Surabaya. IDN Times/Jovanka Okta
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times – Seminggu belakangan banyak beredar karya seni berupa street art seperti mural dan grafiti yang berisi kritik pada pemerintah. Karya seni tersebut kemudian dihapus dengan berbagai alasan.
Di Pasuruan misalnya, mural bertuliskan ‘Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit’ dihapus lantaran dinilai melanggar Pasal 19 Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Nasib sama juga dialami mural bergambar "Jokowi: 404 Not Found" di Tangerang. Penghapusan ini pun menuai komentar dari para pegiat seni mural.
1. Kalau gak paham artinya, jangan langsung dihapus
Mural 404 Not Found di Baru Ceper Tanggerang. Facebook.com/Djono W OesmanPendiri Serikat Mural Surabaya, Xgo menyayangkan penghapusan itu. Menurutnya, langkah tersebut tak berdasar.
“Mengapa harus langsung dihapus? Padahal kan kita tidak tahu sebenarnya makna apa yang ingin disampaikan si pembuat street art,” ujar Xgo, pendiri Serikat Mural Surabaya, saat berbincang dengan IDN Times, Jumat, (21/8/2021).
2. Ia menyebut street art bukan merusak, malah mempercantik
Unsplash/Brian WertheimStreet art atau seni jalanan seperti mural, kata dia, merupakan sebuah karya seni yang diciptakan di ruang publik. Ia menyebut ruang publik diciptakan agar bisa diakses oleh masyarakat dan dapat digunakan bersama-sama.
“Menurut saya, street art adalah bentuk ekspresi diri. Dan banyak macamnya, tidak hanya soal kritik pemerintah.” sambung Xgo. Dia juga mengaku tak sepaham jika mural dianggap merusak fasilitas publik. “Saya sebenarnya tidak paham tentang apa arti dari kata merusak. Bukannya mural dan grafiti justru tambah mempercantik ruang publik?” tanya Xgo.
3. Street Art bukanlah sebuah vandalisme
Ilustrasi grafiti yang menampilkan para migran. pixabay.com/dimitrisvetsikas1969-1857980Xgo juga mempertanyakan pendapat yang menyatakan bahwa street art adalah sebuah vandalisme. Dua hal tersebut menurutnya sangat berbeda. Baginya vandalisme adalah kegiatan yang mengganggu atau merusak pemandangan. Sedangkan mural sebaliknya. “Street art kan bentuk ekspresi melalui media yang besar. Kami para pegiat street art tidak merobohkan dinding. Kami hanya membuat karya seni.”
Sebaliknya, ia mempertanyakan banyaknya poster politik yang dipasang di ruang publik dan justru merusak pemandangan, bahkan membahayakan.
“Poster kampanye kan biasanya juga dipasang di tempat yang tidak seharusnya seperti di pohon, tiang listrik, bahkan ada juga umbul-umbul yang diletakkan di pinggir jalan. Kalau kena orang yang ada di bawahnya harus lapor siapa? Siapa yang mau tanggung jawab," ujarnya.
4. Kritik lewat street art itu sah
Xgo, Pendiri Serikat Mural Surabaya. IDN Times/Jovanka OktaXgo menegaskan bahwa kritik melalui street art adalah hal yang sah saja asal tahu situasi dan kondisi. Apalagi, Presiden Jokowi dalam pidatonya saat acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI 2020 juga meminta untuk masyarakat agar turut aktif mengkritik pemerintah.
Lebih jauh, ia menuturkan bahwa setiap pelaku seni pasti memiliki tujuan ketika ingin berkarya. Sebaliknya orang yang melihatnya dapat dengan bebas memaknai karya tersebut seperti apa.
“Kami para pelaku seni itu juga ingin mengedukasi masyarakat, salah satunya ya dengan street art ini. Kami mengajak masyarakat untuk berfikir dan memaknainya,” tutup Xgo.
Penulis Magang: Jovanka Okta
