Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, 2.500 Orang akan Demo di Depan Grahadi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Aksi susulan penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus peringatan satu tahun kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin akan digelar di Surabaya pada Selasa (20/10/2020). Ribuan buruh, mahasiswa, dan elemen lainnya akan kembali turun ke jalan.
Selain menyampaikan tuntutan terkait omnibus law, aksi kali ini juga sebagai bentuk protes atas tindakan represif terhadap massa pada aksi sebelumnya. Aparat kepolisian diduga melakukan tindak kekerasan terhadap peserta demonstasi yang ditangkap pada Kamis (8/10/2020) lalu.
1. Titik aksi akan ada di Gedung Negara Grahadi
Korwil Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Jatim, Muhammad Izzudin sekaligus juru bicara aksi bertajuk "Mobilisasi Umum" ini mengatakan bahwa massa akan berkumpul pertama kali di depan Kebun Binatang Surabaya sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah itu, mereka akan konvoi menuju Gedung Negara Grahadi melalui Jalan Darmo dan Jalan Basuki Rahmat. Grahadi dipilih menjadi aksi demo lantaran merupakan representasi pemerintah pusat serta lokasi demonstasi sebelumnya yang dipenuhi tindakan represif terhadap massa aksi.
"Lalu nanti akan ada panggung aspirasi bebas, di mana masing-masing bisa berorasi menyampaikan tuntutannya," ujar Izzudin saat dihubungi IDN Times, Selasa (20/12/2020).
2. Sekitar 2.500 orang akan ikut
Pada aksi kali ini massa tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jatim. Izzudin mengatakan ada berbagai elemen yang berpartisipasi antara lain buruh, mahasiswa, tani, dan lain-lain. Ia memperkirakan akan ada 2.000-2.500 orang yang mengikuti aksi demonstasi susulan kali ini.
"Kira-kira sekitar 2.000-2.500. Ada dari berbagai macam elemen yang ikut," tuturnya.
Baca Juga: Desak Perpu Omnibus Law, Besok Buruh dan Mahasiswa Turun ke Jalan Lagi
3. Evaluasi satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf
Izzudin mengatakan bahwa tuntutan demonstasi kali ini akan menekankan pada satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Dalam satu tahun ini lah berbagai hal terjadi utamanya pengesahan omnibus law yang dirasa merugikan kesejahteraan buruh dan berpotensi merusak lingkungan. Mereka meminta Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut omnibus law
"Utamanya memang mengingatkan dan menggarisbawahi pemerintahan rezim Jokowi-Ma'ruf. Kebetulan juga di awal pidato kenegaraan penyampaian rencana uu omnibus law ini," ungkapnya.
4. Kecam pembungkaman aspirasi
Selain itu, mereka juga menuntut agar tidak lagi terjadi pembungkaman aspirasi yang timbul selama gejolak penolakan omnibus law. Pembungkaman ini seperti tindakan represif terhadap massa aksi serta keluarnya surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim soal pembatasan mahasiswa mengikuti demonstrasi.
"Kami mengecam dan meminta pengusutan secara tuntas tindakan represif massa aksi. Tak hanya di Surabaya, tapi di seluruh daerah," pungkasnya.
Baca Juga: Tolak Omnibus Law, Getol Jatim akan Gelar Aksi 3 Hari Berturut-turut