Larangan Mudik Tak Efektif, Pakar Unair: Pemerintah Ketinggalan Zaman
Pemudik sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021) dini hari. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Upaya yang dilakukan pemerintah di tahun 2021 dalam pencegahan COVID-19 dengan cara melarang mudik dianggap sudah ketinggalan zaman. Hal ini disampaikan oleh Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (UNAIR), Gitadi Tegas Supramudyo. Bukannya menurut, birokrasi represif yang digunakan dalam pelarangan mudik ini malah membuat masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan.
Baca Juga: Beginilah Alur Kebijakan Larangan Mudik yang Bingungkan Masyarakat
1. Sekarang masyarakat lebih menginginkan birokrasi adaptif
Gitadi menjelaskan bahwa birokrasi represif atau penekanan dari pemerintah sudah tidak lagi diminati oleh warga. Dengan berkembangnya pola pikir masyarakat, saat ini sistem pemerintahan yang lebih sesuai adalah birokrasi adaptif agar masyarakat bersedia bersama-sama mencapai tujuan pemerintah.
“Sekarang (zamannya) birokrasi adaptif, yaitu birokrasi yang secara cerdas disusun untuk mendesain kebijakan yang efektif mencapai tujuan,” ujar Gitadi melalui siaran pers Unair, Jumat (21/5/2021).
2. Pelarangan mudik tunjukkan birokrasi represif
Petugas kepolisian mengamankan pemudik yang diduga sebagai provokator saat terjebak kemacetan ketika melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/5/2021). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)Namun, birokrasi represif ini rupanya masih digunakan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya yaitu kebijakan pelarangan mudik ini. Padahal, mudik merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang telah ada sejak lama. Tanpa metode yang tepat maka pencegahan masyarakat mudik akan susah.
"Ketika pada tahun 2020 tidak bisa (mudik), pada tahun 2021 juga mau dilarang, saya kira orang-orang sudah sampai pada batas ketahanannya untuk tidak mudik,” tuturnya.
3. Pelarangan bisa membuat kepercayaan masyarakat menurun
Pemudik menggunakan sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/5/2021). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)Sayangnya, metode pelarangan atau represif masih digunakan. Akibatnya, pencegahan masyarakat mudik pun tak efektif. Malah, kebijakan ini menuai banyak protes dari masyarakat yang bisa mengurangi kepercayaan mereka kepada pemerintah. Tentu hal ini memberi dampak negatif pada upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemik COVID-19.
“Kalau yang dilakukan sekedar melarang, dan menakut-nakuti, maka akan memicu adanya public distrust yang menyebabkan dimana-mana terjadi upaya menerobos larangan mudik,” ungkapnya.
