2. Anggap ada miskonsepsi, yakinkan jika pemerintah tidak akan menyengsarakan warga

Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat berdoa bersama para kiai, Minggu (27/9/2020). IDN Times/Dok. Istimewa

Eri tak menjawab dengan pasti apakah sebenarnya dia sudah membaca UU Cipta Kerja tersebut secara keseluruhan atau belum. Namun, ia memberi contoh beberapa hal yang dianggapnya miskonsepsi seperti peniadaan pesangon dan cuti. Padahal, sebenarnya yang dituntut oleh para buruh ada pengurangan uang pesangon menjadi 25 kali gaji saja.

"Contoh, yang kemarin saya lihat kemarin buruh mengatakan tidak ada pesangon, padahal saya baca ada loh. Cuti tidak ada, padahal ada," ungkapnya.

Namun, Eri menekankan bahwa masyarakat seharusnya berpikir positif terhadap pemerintah. Ia yakin bahwa tiap kebijakan yang dibuat tidak bertujuan untuk menyengsarakan warganya, termasuk omnibus law ini. Oleh karena itu, ia meyakinkan masyarakat pasti mendapat dampak positif dari omnibus law seperti terbukanya lapangan pekerjaan.

"Tujuan pemerintah cuma satu, tidak ada kepala negara atau kepala daerah yang menyengsarakan warganya. Insyaallah tidak ada. Semua ingin membuat warganya bahagia. Dengan aturan tadi, jangan ambil satu sisi kalau belum tahu dalamnya," ucap mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

3. Machfud anggap omnibus law bisa membuat Indonesia menyalip Tiongkok

Machfud Arifin saat bertemu dengan DPD PAN Surabaya, Senin (13/1). IDN Times/Fitria Madia

Senada dengan Eri, Machfud Arifin menganggap penolakan yang terjadi di masyarakat hanya lah miskonsepsi belaka. Banyak hoaks yang beredar hingga memantik amarah warga. Machfud meminta masyarakat untuk percaya kepada pemerintah bahwa omnibus law akan memberikan kesejahteraan.

Berbeda dengan Eri, Machfud tidak berencana memberikan kesempatan untuk dialog terkait beberapa pasal yang menjadi keberatan bagi buruh dan mahasiswa.

"Itu keinginan pemerintah untuk memangkas undang-undang yang begitu banyak, sehingga investasi yang kita harapkan masuk ke negara kita," ungkap Machfud.

Lebih lanjut, ia memberikan analogi Tiongkok saat belum semaju saat ini. Ketika itu pemerintah Tiongkok memberlakukan para investor asing seperti raja, menyambut dengan pesta dan barongsai. Ia mengibaratkan ke depannya Indonesia bisa menyalip Tiongkok jika mempermudah investasi masuk untuk memperbaiki ekonomi.

"Yang diuntungkan sekarang negaranya. Tentunya ini yang harus diterima dengan baik, dikaji dengan baik. Gak mungkin lah negara mau menyengsarakan warganya diberhentikan tanpa pesangon, tanpa cuti. Dipelajari dulu," sebutnya.

4. Surabaya kekurangan investasi asing

Bacawali-bacawawali Kota Surabaya, Machfud Arifin-Mujiaman jalani tes kesehatan, Jumat (18/9/2020). IDN Times/Dok Istimewa

Pasangan Machfud, Calon Wakil Wali Kota Surabaya Mujiaman menambahkan bahwa situasi yang terjadi saat ini adalah Kota Surabaya kekurangan modal investasi dari luar negeri. Dari Rp36,89 triliun total nilai investasi Surabaya pada tahun 2019, hanya ada Rp0,14 triliun yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA). Mujiaman menyayangkan bahwa hanya sedikit dana dari luar negeri yang masuk ke Surabaya.

"Jadi kalau ada yang teriak berlebihan over supply investasi asing, khusus Surabaya tidak cocok. Faktanya investasi asing di sini kurang. Surabaya itu belum dipercaya atau belum trusted untuk investasi asing," jelasnya.

Mujiaman pun meyakinkan bahwa dengan adanya omnibus law, investor asing akan lebih mudah dan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Kota Surabaya. Dengan demikian, perekonomian di Kota Surabaya bisa maju lebih cepat, lapangan pekerjaan tersedia lebih banyak, dan daya beli masyarakat meningkat.

"Kemajuan teknologi dan SDM bisa kita pacu lebih cepat. Ini believe saya. Surabaya kurang sentuhan asing. Jangankan asing, kerja sama lokal saja tidak jalan," pungkasnya.