Sepekan PPKM Darurat, Mahasiswa Tulungagung Beri Catatan
Tulungagung, IDN Times - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tulungagung memberikan catatan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlangsung. Mereka mendatangi Posko Satgas Percepatan dan Penanganan COVID-19 setempat untuk memberikan catatan tersebut. Terdapat beberapa point yang menjadi sorotan mereka dalam masa PPKM Darurat ini.
1. Pemberlakuan jam malam kurang relevan
Sekretaris Bidang Ekternal PC PMII Tulungagung, Ubaidillah menerangkan catatan ini merupakan hasil diskusi dan pengamatan selama PPKM Darurat. Mereka menilai ada beberapa kebijakan yang kurang tepat dilaksanakan oleh pemerintah. Diantaranya pemadaman lampu di beberapa ruas jalan pada malam hari dan pemberlakuan jam malam. Kebijakan tersebut dinilai kurang relevan dengan upaya penurunan angka kasus COVID-19. "Ini nantinya kita harapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi tim satgas, kita melihat kebijakan tersebut kurang relevan," ujarnya, Senin (12/7/2021).
2. Satgas tingkat desa tidak optimal
Selain itu mereka juga melihat satgas COVID-19 yang dibentuk tiap desa kurang berjalan maksimal. Selama masa PPKM Darurat ini mereka menilai kurang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas tingkat desa. Banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan menjadi salah satu indikatornya.
Akibatnya angka kasus COVID-19 terus mengalami pertambahan setiap hari. "Ini yang harus dioptimalkan kembali oleh Satgas tingkat kabupaten, sosialisasi terutama di desa harus selalu dilakukan," imbuhnya.
3. HMI Minta pemerintah lebih perhatikan perekonomian masyarakat
Sementara itu Ketua Cabang HMI Tulungagung, Muhammad Zaris Nur Imami menuturkan pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, selama PPKM Darurat berlangsung. Menurutnya sejumlah kebijakan yang berlaku dalam masa PPKM Darurat ini banyak berdampak kepada ekonomi masyarakat.
Pemberlakuan jam malam menjadi salah satu contoh kebijakan yang membuat kondisi ekonomi semakin sulit. "Seharusnya masyarakat tidak menjadi korban atas sebuah kebijakan, bagusnya kebijakan dibahas dulu sebelum pemberlakuannya," tuturnya.
Pengurus HMI sendiri masih akan melakukan riset dan mengumpulkan data terkait penerapan PPKM Darurat. Nantinya, mereka akan membuat Policy Brief jilid dua dan diberikan ke pemerintah sebagai rekomendasi seperti pada PPKM sebelumnya.
"Kami sampai hari ini masih mengumpulkan kan data ketimpangan atau keluh kesah dari masyarakat sehingga data yang terkumpul nanti akan kita sampaikan dengan pembuatan policy brief jilid 2," jelasnya.
3. Minim volunteer untuk membantu sosialisasi
Salah seorang anggota Satgas COVID-19 Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro menemui perwakilan pengurus tersebut. Pihaknya menyambut baik adanya usulan yang diberikan oleh mahasiswa. Dalam kesempatan itu, Galih juga menyampaikan minimnya volunteer untuk membantu sosialisasi ke masyarakat. Selanjutnya Galih menuturkan akan menjadwalkan audiensi antara mahasiswa dengan Bupati Tulungagung. "Seluruh masukannya akan kami sampaikan ke Bupati Tulungagung, mereka kita jadwalkan akan melakukan audiensi," pungkasnya.
