Kecam DPR, Jurnalis di Kediri Gelar Aksi Kawal Putusan MK
AJI Kediri gelar aksi kawal putusan MK. IDN Times/ istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kediri, IDN Times - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri menggelar aksi protes terhadap upaya DPR RI yang merevisi dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun revisi tersebut batal dilakukan namun mereka menilai DPR telah bertindak sewenang-wenang dan lebih mementingkan percaturan politik daripada asas kepatutan hukum.
1. Demokrasi terancam dengan pragmatisme
AJI Kediri gelar aksi kawal putusan MK. IDN Times/ istimewaKetua AJI Kediri, Agung Kridaning Jatmiko mengatakan upaya penganuliran dua keputusan lembaga konstitusi tertinggi tersebut dipertontonkan secara angkuh. Proses legislasi rancangan undang-undang (RUU) Pilkada itu dikerjakan kilat melalui Badan Legislasi (Baleg). Hal tersebut tentu tidak mematuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
"Demokrasi kita kembali terancam. Kelompok penguasa berupaya merongrong konstitusi demi tujuan pragmatisme kekuasaan," ujarnya, Kamis (22/8/2024).
Baca Juga: Revisi UU Pilkada Batal, KPU Pastikan Patuhi Putusan MK
2. Banyak RUU yang lebih mendesak
unggahan peringatan darurat yang viral di media sosial. IDN Times/ istimewaMenurutnya bukan kali ini saja DPR mencoba mengakali proses legislasi. Beberapa regulasi krusial lainnya dikebut dalam waktu singkat. Di antaranya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Minerba, revisi UU KPK, dan UU Ibu Kota Negara (IKN). Semua aturan itu disahkan tanpa asas transparansi dan partisipasi masyarakat.
"Banyak RUU yang lebih mendesak untuk kepentingan masyarakat seperti RUU Masyarakat adat, RUU Perampasan Aset, Perlindungan Data Pribadi, dan sebagainya,” tuturnya.
3. Sudah saatnya rakyat ikut bersuara
AJI Kediri gelar aksi kawal putusan MK. IDN Times/ istimewaDalam kondisi seperti ini, peran pers dan jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi tidak boleh lagi melunak pada upaya-upaya kekuasaan yang hendak melumpuhkan demokrasi. Bila Putusan MK bisa mereka anulir dalam waktu sekejap, bukan tidak mungkin undang-undang yang menjamin kebebasan pers, berpendapat, dan berekspresi, pelan-pelan dilucuti. Upaya menganulir putusan MK merupakan alarm bahaya bagi demokrasi Indonesia. DPR, lembaga yang seharusnya melindungi konstitusi justru mengabaikan putusan MK yang mengikat. "Sudah saatnya rakyat ikut bersuara,” pungkasnya.
Baca Juga: KPU: Putusan MK Jadi Pedoman Pendaftaran Calon Kepala Daerah
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
