2. BP juga tawarkan upaya pemindahan ke Panwascam lain

ilustrasi pemilu (IDN Times/Esti Suryani)

Tak hanya sebagai otak, BP juga diketahui berperan aktif dan menawarkan pemindahan suara ke beberapa anggota Panwascam di Dapil 1 lainnya. Namun tawaran tersebut tegas ditolak. Sedangkan BDT dinilai terlibat di awal proses. Dia ikut pertemuan dengan para pihak terkait, namun selanjutnya tidak ikut cawe-cawe. Meskipun begitu BDT tetap dianggap bersalah karena dinilai lalai. "Kasus ini terjadi di wilayah Boyolangu dan BDT selaku ketua Panwascam dianggap lalai dalam pengawasan," tuturnya.

Baca Juga: Bawaslu Tulungagung Panggil Anggota Panwascam untuk Klarifikasi

3. Kasus tak masuk ranah pidana pemilu

ilustrasi pemilu (IDN Times/Esti Suryani)

Nurul menambahkan kasus ini tidak sampai masuk ke sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) karena hanya menyangkut etika. Pelanggaran tersebut dinilai tidak bisa dibawa ke ranah pidana pemilu, karena ada unsur yang tidak terpenuhi. Menurutnya pidana Pemilu adalah delik material dan ada akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara ini tidak ada dampak, karena suara yang digeser sudah dikembalikan. "Semua berangkat dari sidang etik di KPU, lalu kami menindaklanjuti juga pada ranah etik di level pengawasan," pungkasnya.

Sebelumnya seorang anggota PPK Kecamatan Boyolangu dipecat karena melakukan upaya pemindahan perolehan suara saat proses rekapitulasi. Dalam sidang etik anggota berinisal HM ini menyebut mendapatkan tawaran untuk memindahkan suara dari dua anggota Panwascam berinisaial BP dan BDT. Bawaslu sendiri menindaklanjuti informasi ini dan memanggil sejumlah pihak untuk dilakukan klarifikasi.

Baca Juga: Beras SPHP di Tulungagung Dijual di Atas HET, Ini Tanggapan Bulog