Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memastikan bahwa satu kabupaten yang belum memenuhi indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) langsung diintervensi. Satu daerah itu Trenggalek.

"Trenggalek itu nilai ETPD-nya sempat 80, sekarang sudah naik," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono usai High Level Meeting (HLM) Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Gedung Negara Grahadi, Selasa (7/5/2024).

Sementara itu, terdapat dua pemerintah daerah di Jatim yang indeks ETPD dengan skor 100 persen yakni Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi pada Semester II tahun 2023. "Alhamdulillah rata rata capaian ETPD semester II tahun 2023 seluruh Pemprov Jatim mencapai 95.24 persen. Diharapkan ke depan ETPD bisa mencapai 100 persen," harapnya. 

Adhy pun mendorong pemkab/pemkot untuk terus mengembangkan inovasi Transaksi Digital di Jawa Timur melalui 5 M. "Kami meminta Kabupaten/Kota terus melakukan inovasi transaksi digital. Kami ingin berkomitmen agar Jatim lebih maju dan lebih cepat dengan melakukan upaya-upaya transformasi digital," katanya.

5 M yang pertama adalah Komitmen untuk meningkatkan dan mempertahankan Indeks ETPD dalam kategori digital. Kedua, menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada segmen pemerintah daerah yang ada di seluruh wilayah Jatim.

Selanjutnya yang ketiga yakni pentingnya mengoptimalkan penggunaan kanal pembiayaan non-tunai khususnya QR Code Indonesia Standart (QRIS) untuk transaksi pemerintah daerah. 

Sedangkan keempat dan kelima yakni meningkatkan kualitas layanan dan ekosistem digital melalui pengembangan inovasi oleh Bank Jatim serta mendorong edukasi dan literasi keuangan digital masyarakat di wilayah Jatim.

"Kami ingin bisa bertransaksi baik ketika melakukan pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) dan pembelanjaan yang masuk ke APBD serta seluruh ASN bisa bertransaksi di setiap kantor OPD di Jawa Timur," ungkapnya. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, ekonomi di Indonesia diproyeksikan akan solid pada tahun 2024. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi 5,20 persen tumbuh dibanding tahun 2023 di angka 5.05 persen dengan tingkat inflasi terjaga di angka 2.50 persen. 

Ia menyebut, bahwa tiga mesin ekonomi harus bergerak bersama dan berkesinambungan untuk menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Yakni, Revitalisasi Mesin Konvensional, Pembangunan Mesin Ekonomi Baru dan Penguatan Ketahanan Sosial dan Pemberdayaan. 

"Revitalisasi Mesin Konvensional ini fokus pada peningkatan produktifitas dan daya saing sampai ketahanan pangan. Pembangunan Mesin Baru di fokuskan pada digitalisasi, industrialisasi hingga Ekonomi Hijau," sebutnya. 

"Penguatan ketahanan sosial dan pemberdayaan di fokuskan pada perlindungan sosial, padat karya tunai serta pembiayaan mikro," imbuhnya.

Terkait, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Kemenko Perekonomian RI memandang, bahwa dari 39 Pemda di Jatim sebanyak 23 pemda di antaranya mencatat peningkatan skor dari tahun lalu.

"Peningkatan Skor tertinggi diraih oleh Gresik mencapai 34 poin. Program program TP2DD yang baik akan direplikasi menjadi program program strategis di tingkat nasional," tegasnya. 

Di sisi lain, Kepala Perwakilan BI Jatim Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan, ekonomi global tahun 2024 diperkirakan masih tertahan akibat ketidakpastian global. Akan tetapi, ekonomi nasional hingga triwulan I masih tetap kuat dengan inflasi yang terjaga. 

Di Jatim, terdapat tantangan, peluang dan Outlook perekonomian dimana kinerja perekonomian Jatim tahun 2024 membaik dengan inflasi yang terus terjaga ditengah tantangan dan peluang yang ada. 

"Diproyeksikan Ekonomi Jatim tahun 2024 (yoy) berkisar 4,7 persen - 5,5 persen sementara Proyeksi Inflasi Jatim 2024 sebesar 2.5 persen," jelasnya. 

"Sampai dengan Maret 2024, realisasi belanja APBN dan APBD di Jatim bersama 38 kab/kota menunjukan kinerja yang membaik di dominasi oleh realisasi belanja operasi terutama belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Ditambah, konsumsi pembayaran THR ASN sampai belanja barang dan jasa di Tahun Pemilu pada Februari 2024," tandasnya. 

Baca Juga: Pajak Retribusi Pasar Naik, Pedagang di Trenggalek Demo