Tapera Ditolak, Pj Gubernur Jatim Sebut Masih Dievaluasi
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam misi dagang Jatim - Bali. Dok. Pemprov Jatim.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) banyak mendapatkan penolakan dari pekerja maupun buruh. Skema yang ditetapkan dinilai memberatkan buruh. Yakni besaran simpanan peserta 3 persen dari gaji atau upah untuk yang berstatus Peserta Pekerja maupun Peserta Pekerja Mandiri.
Khusus Peserta Pekerja, rincian yang harus dibayarkan terdiri dari 0,5 persen oleh pemberi kerja dan 2,5 persen sisanya oleh pekerja. Sedangkan peserta pekerja mandiri wajib membayar seluruhnya. Aturan itu tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera.
1. Pj Gubernur Jatim anggap program bagus tapi mekanismenya perlu evaluasi
Ilustrasi gambar rumah di aturan Tapera (google.com/nuaproperti)Penolakan itu pun ditanggapi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim), Adhy Karyono. Ia menilai kalau sebenarnya kebijakan atau program ini bagus bagi pekerja. Namun mekanismenya yang mendapat penolakan.
"Itu kebijakan pusat ya, kan kita sedang menunggu ya bagaimana plus minusnya tentu kan dievaluasi kembali, tentu pada prinsipnya semua orang mau pekerja apapun butuh rumah," ujarnya saat ditemui di Surabaya, Rabu (3/7/2024).
"Hanya mekanisme saja, mungkin yang perlu diperhatikan yang sudah punya rumah, itu yang menjadi masalah sebetulnya. Kalau yang belum punya rumah ya bagus sekali, kapan kita bisa nyicil rumah kalau kita nggak ada pemaksaan gitu ya maksudnya sesuatu yang harus wajib begitu," tambah Adhy.
2. Sebut pekerja swasta dan negeri sama saja, harus dibuatkan skema untuk punya rumah
Logo BP Tapera (Dok. BP Tapera)Adhy melanjutkan, pekerja swasta maupun pegawai negeri sebetulnya punya kemiripan untuk bisa menabung beli rumah. Nah, menurutnya Tapera ini menjadi salah satu solusi supaya pekerja maupun pegawai negeri bisa mempunyai rumah.
"Sama dengan pegawai negeri, kalau nggak dipastikan dengan kredit, ya saya nggak bisa juga gitu," katanya.
"Kebutuhan masyarakat itu banyak, ada yg melihat bahwa kebutuhan untuk rumah itu kebutuhan yang sekian karena yang dihadapi kebutuhan pokok. Ini persoalan prioritas, masing-masing orang punya prioritas. Kalau (gaji) UMR mungkin gak mikirin rumah, rumahnya seadanya saja," tambah dia.
3. Buruh Jatim tolak tegas Tapera
Ratusan buruh demo menolak Tapera di depan Kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)Sementara itu, buruh Jatim menggelar aksi demonstrasi tolak Tapera pada Juni lalu di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Menurut mereka, Tapera tidak memberikan kepastian kepada peserta program Tapera untuk memiliki rumah.
Pemerintah lepas tanggung jawab dengan tidak menyisihkan anggaran dari APBN untuk perumahan rakyat. Iuran TAPERA membebani biaya hidup buruh dan rakyat di tengah daya beli buruh yang turun 30 persen dan upah minimum yang sangat rendah akibat UU Cipta Kerja.
"Program Tapera rawan penyelewengan, sebab selama ini tidak ada preseden kebijakan sosial yang iurannya dihimpun dari masyarakat dan pemerintah tidak mengiur, tetapi penyelenggaranya adalah pemerintah tanpa melibatkan unsur perwakilan masyarakat," kata Wakil Sekreraris FSPMI Jatim, Nuruddin Hidayat.
"Iuran TAPERA sifatnya memaksa, karena meskipun buruh yang sudah memiliki rumah tetap diwajibkan terdaftar sebagai peserta Tapera dan mengiur setiap bulannya," tambah dia.
Ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana Tapera, apalagi untuk buruh swasta dan masyarakat umum, terutama buruh kontrak dan outsourcing, yang dapat mengalami PHK sewaktu-waktu tanpa menunggu usia pensiun. Program Tapera tumpeng tindih dengan program Manfaat Layanan Tamabahan (MLT) Program Perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
