Surabaya, IDN Times - Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan seragam sekolah yang mahal menjadi cambuk program Pendidikan Gratis Berkualitas (Tis-Tas) yang dicanangkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Jatim dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, program Tis-Tas itu terungkap tidak berjalan mulus. Masih ada temuan sekolah yang memungut siswanya dalam bentuk infaq. Bahkan ada yang membanderol harga seragam 'sundul langit' serta ada dugaan jual beli bangku.

Hampir semua anggota Komisi E DPRD Jatim mempertanyakan keseriusan program Tis-Tas ini saat rapat dengar pendapat, Senin (31/7/2023). Salah satunya Mathur Husyairi. "Kita berharap Tis-Tas ini benar-benar dilaksanakan oleh Gubernur. Keberpihakan terhadap masyarakat Jatim ayo dibuktikan," katanya.

Menurut Mathur, program Tis-Tas dapat diterapkan dalam pengadaan seragam gratis untuk seluruh siswa SMA/SMK Negeri. Anggarannya, kata Mathur, dari APBD Jatim setiap tahun yang mencapai Rp31 triliun dengan serapan yang selalu rendah. 

"Anggarannya di mana, APBD kita setiap tahun Rp31 triliun. Dan serapannya selalu rendah, bahkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) mencapai Rp4 triliun setiap tahunnya," kata dia 

Anggaran di Dinas Pendidikan Jatim sendiri, lanjut dia, mencapai Rp8 triliun bahkan pernah mencapai Rp11 triliun. "Nah, ini buat apa. Ada cara lain sebenarnya, yakni belanja operasional tiap OPD dikurangi. Saya melihat belanja ATK ini luar biasa di Dinas Pendidikan," ungkapnya.

Pihaknya pun akan mengajukan seragam gratis di tahun 2024 melalui Banggar. "Saya akan ajukan itu (seragam gratis). Saya munculkan wacana ini dan Dinas Pendidikan harus merubah usulannya nanti di Bappeda. Mumpung belum final. Jawab kekecewaan masyarakat dengan permohonan maaf dan jawab dengan seragam gratis di 2024," tegasnya.

Menjelang masa berakhirnya Gubernur Jatim Khofifah-Emil pada Desember 2023, Mathur menilai program Tis-Tas tidak terlaksana. Disampaikan Mathur, APBD Jatim telah memberikan BPOPP itu yang lunas di 12 bulan hanya di tahun 2019. "Setelah itu, 8 bulan, 6 bulan. Bahkan di 2023 itu hanya 5 bulan. Makanya jawab itu Tistas dengan seragam gratis di periode Gubernur Khofifah," kata dia.

Senada dengan Mathur, Artono anggota Komisi E yang lain juga melihat program Tis-Tas masih belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Program Tis-Tas harus betul betul sempurna dilaksanakan. Program Tis-Tas ini nyaris susah diwujudkan," ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai mengapresiasi usulan Komisi E DPRD Jatim terkait seragam gratis pada tahun 2024. Menurut dia, program itu masih harus melihat kemampuan fiskal Jatim.

"Kalau fiskal kita mencukupi dan memang bisa membantu anak siswa kita, kenapa tidak," kata dia. Tapi yang jelas, sambung Aries, pihaknya meminta kepada sekolah agar memberi seragam gratis kepada siswa tidak mampu dengan menunjukkan kartu miskin. "Itu keinginan kita," pungkasnya.

Baca Juga: Legislator Ungkap Produsen Tunggal Seragam Sekolah di Jatim