Surabaya, IDN Times - Bursa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) mencuat. PKB sebagai partai pemenang dalam Pileg 2024 di Jatim disebut bakal menerjunkan kadernya. Namun ternyata saat ini PKB masih ingin fokus dalam perkara Pemilihan Presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"PKB Jawa Timur masih fokus melakukan pengawalan di MK," ujar Sekretaris PKB Jatim Anik Maslachah saat acara Nuzulul Qur an di Grha Gus Dur Surabaya.

Perempuan yang saat ini menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Jatim ini bilang, kalau partainya lebih santai dalam Pilgub Jatim 2024. Terbukti hingga kini, Anik menyampaikan bahwa partainya masih belum melakukan pembahasan soal pilgub. 

"Sampai detik ini kita masih belum melakukan pembahasan itu, hanya kita sudah punya stok," katanya.

Kendati demikian, Anik memastikan bahwa stok kader PKB yang mumpuni sangat banyak. Akan tetapi, ia belum mau membocorkannya. Sebab, hal tersebut sebagai bentuk strategi partainya. 

"Ini bagian dari strategi yang belum kita buka," katanya.

PKB saat ini, masih kata Anik, tetap membuka komunikasi dengan partai lain dalam persoalan pilgub. Tapi jika seandainya tidak ada partai yang bergabung, pihaknya tetap siap berkontestasi, tentunya dengan pertimbangan yang matang. 

"Bisa bersama, bisa sendiri, karena kita punya tiket," ujarnya. "Satu tarikan napas kita siap menang pilgub, menang pilkada, hanya memang saat ini kita lagi berproses. Ada waktunya kita open," imbuh Anik.

Selebihnya dalam acara Nuzulul Quran Ramadan tahun ini, Anik memberikan apresiasi kepada caleg yang gagal karena bagaiamanpun mereka mendulang suara dalam Pileg 2024. 

"Jadi kita punya agenda, setiap lebaran. Para caleg pendulang suara kita bentuk perawatannya agar terjalin sulaturahim," katanya.

"Selain itu, di Nuzulul Quran ini secara harapan Al Quran akan menjadi pedoman. Menjadi petunjuk dalam kehidupan, dalam ikhtiar kembali kepada Al Quran. Secara keseluruhan apa yang kami lakukan bisa bermanfaat," pungkas dia.

Baca Juga: Luluk Nur Hamidah: PKB Tak Bisa Sendiri Ajukan Hak Angket, Butuh PDIP