Surabaya, IDN Times - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri angkat bicara perihal dinamika demokrasi dan politik yang terjadi baru-baru ini. Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDIP Jawa Timur (Jatim, Deni Wicaksono melihat ada kerisauan dari pidato Megawati itu mewakili mayoritas suara rakyat. Menurutnya, ada kerisauan hidupnya Orde Baru (Orba) lagi.

"Ibu Megawati dan masyarakat mengkhawatirkan kembalinya cara-cara Orde Baru yang indikasi-indikasinya dirasakan belakangan ini,” ujar Deni dikonfirmasi IDN Times, Senin (13/11/2023).

Deni menuturkan, sebagai tokoh bangsa yang telah melewati berbagai lintasan zaman sejak era Orde Baru (Orba), Megawati tentu memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelami kehidupan bernegara.

Pada era Orba yang militeristik, semua kekuatan masyarakat sipil ditekan dengan alat negara. Korupsi dan nepotisme berbasis kekeluargaan marak terjadi. Megawati lantas memimpin dan menjadi simbol perlawanan rakyat yang mendambakan demokrasi.

"Nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan rakyat dan berbuah Reformasi 1998 jangan sampai kemudian hilang kembali," kata dia.

Lebih lanjut, kerisauan itu muncul, kata Deni, karena ada praktik permainan hukum hingga pelibatan alat negara jelang kontestasi Pemilu 2024. "Publik kini risau pada iklim demokrasi di Tanah Air yang kian terancam dengan permainan hukum, pencopotan baliho lawan politik yang tidak berafiliasi dengan kekuasaan tertentu, kedatangan aparat di kantor partai, ancaman pada kebebasan pers, dan sebagainya," terangnya.

"Nilai-nilai demokrasi yang terancam itu pula yang disuarakan Ibu Megawati, karena memang PDI Perjuangan selalu berpolitik dengan mata batin kondisi rakyat,” tegas Deni menambahkan.

Pria yang juga anggota DPRD Jatim membeberkan kalau dirinya juga sempat mendapatkan pertanyaan dari warga di daerah pemilihannya terkait berbagai kejanggalan dalam proses menuju Pemilu 2024.

"Ada yang menanyakan kenapa justru hakim konstitusi yang seharusnya menjadi benteng demokrasi malah mengubah aturan penuh konflik kepentingan. Ada pula yang menanyakan netralitas aparatur negara dalam pemilu," kata Deni.

Baca Juga: Pidato Lengkap Megawati Soekarnoputri soal Kondisi Politik Terkini RI