Surabaya, IDN Times - Kelompok petani hutan yang tergabung dalam Front Perjuangan Petani Matraman (FPPM) mendatangi Kantor DPRD Jawa Timur (Jatim), Senin (14/8/2023). Mereka mendesak soal program perhutanan sosial dan reforma agraria tanpa Kolusi, Korupsi dan Nepotisme atau KKN.

Pantauan IDN Times di lokasi, FPPM langsung diterima oleh anggota Komisi B DPRD Jatim Noer Soetjipto. Mereka kemudian diajak ke Ruang Banmus untuk audiensi. Dalam audiensi, Kepala Dinas Perkebunan Jatim Heru Suseno, Sekretaris Dinas Kehutanan Jatim Deden Suhendi, perwakilan ATR/BPN dihadirkan.

Koordinator FPPM, Muhammad Triyanto membeberkan, ada temuan berbau KKN di lapangan. Beberapa contoh yang disampaikan, transparansi penggunaan Hak Guna Usaha (HGU) lahan Perkebunan Gambar Anyar di Lereng Gunung Kelud, Blitar. Kemudian ada alih fungsi lahan, tanggul yang dijebol dibangun kandang sapi. Selanjutnya, ada pembakaran lahan di lahan perkebunan Gambar Anyar.

Tak hanya itu, Triyanto juga sempat menyindir perihal bantuan. "Temuan kami yang terlihat ada bantuan untuk masyarakat kurang rasional seperti bantuan lebah Rp1,6 miliar. Tapi faktanya lebah datang masyarakat juga diminta menyiapkan gula dan masyarakat tidak punya akhirnya lebahnya lari," ujarnya.

"Harusnya program bantuan tersebut ada tahapannya. Masak iya, hutan gundul dikasih bantuan seperti itu," dia menambahkan.

Sekretaris Dinas Kehutanan Jatim Deden Suhendi menerangkan bahwa Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sangat merespons dan mengawal program reforma agraria. "Hari ini saya bisa berbicara secara komprehensif pada diskusi kehutanan sosial. Di Jatim, Bu Gubernur sangat merespon dan mengawal program ini," terangnya.

Sementara anggota Komisi B DPRD Jatim, Noer Soetjipto berharap ke depannya tidak ada lagi persoalan tentang kehutanan sosial. "Sebagai mitra kerja, kami telah melakukan apa yang telah mereka harapkan. Mudah-mudahan apa yang mereka minta bisa dilayani dengan baik," kata politisi Partai Gerindra ini. 

Maka dari itu, Dinas Kehutanan dan DPRD Jatim menyepakai penandatanganan pakta integritas bersama para petani. Dalam penandatanganan pakta integritas kali ini agar semua pihak melaksanakan program-program reforma agraria tanpa ada KKN di Jatim.

Tak sampai di situ, kelanjutannya dari pakta integritas ini, akan ada kesepakatan ketika alokasi anggaran ke Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan untuk tidak ada manipulasi anggaran. "Diharapkan pasca ini ada lompatan luar biasa dan cita-cita kita terwujud bagi semua pihak," pungkasnya.

Baca Juga: Musim Kemarau, Petani Melon di Madiun Malah Ketiban Berkah