Pertemuan dengan Khofifah Ditunda, Mahasiswa Tolak Jamuan Makan
IDN Times/Ardiansyah Fajar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Pertemuan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa harus tertunda. Pasalnya, sebelum pertemuan ada keributan kecil.
Perwakilan mahasiswa yang masuk ke Grahadi meminta audiensi dan menolak jamuan yang telah dihidangkan. Padahal agenda yang dijadwalkan hanya untuk silahturahim, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (8/10) malam.
1. Ditunda karena tak sesuai agenda undangan
IDN Times/Ardiansyah FajarKepala Bakesbangpol Jatim, Jonathan Judianto mengatakan penundaan pertemuan ini dikarenakan tidak sesuai agenda. Ia menegaskan undangan hanya silaturahim bukan audiensi.
"Kita kan sejak awal undangannya silaturahmi, ditundalah ya kalau misalnya ingin mengajukan audiensi ya audiensi, tapi untuk acara hari ini ditunda karena memang sudah malam dan sudah jam 21.00 WIB. Saya kira ditunda saja," ujar Jonathan.
2. Mahasiswa hanya ingin dialog tapi tidak ditemui Khofifah
IDN Times/Ardiansyah Fajar
Sementara itu, perwakilan mahasiswa, Zamzam Syahara mengatakan pihaknya ingin konsolidadi terkait aliansi kekuatan sipil. Ia menegaskan untuk memperjuangkan aspirasi yang ada di Surabaya Menggugat.
Zamzam menyebut, Khofifah tidak mau menemui mahasiswa. Padahal pihaknya hanya ingin dialog saja. "Bu Khofifah tidak menemui kita, jadi masalah makan atau tidak makan itu hak kami tapi masalah dialog itu kita menyepakati soal dialog," tegasnya.
3. Aksi turun jalan masih dikonsolidadikan
IDN Times/Ardiansyah Fajar
Mengenai rencana aksi turun jalan Surabaya Menggugat jilid II pada Kamis (10/10), Zamzam akan konsolidasi terlebih dahulu. Ia juga tidak mau agenda pertemuan dengan gubernur disebut untuk membatalkan aksi.
"Kita akan konsolidasi kan kembali. Jadi jika bahasanya ini untuk mendelegitimasi aksi tanggal 10 itu tidak ada sama sekali," tegas Zamzam.
"Yang ingin saya sampaikan pada teman-teman siapapun yang ingin kita bergerak dengan kondisi yang seperti ini maka kita harus merekonsolidasikannya kembali," tambahnya.
4. Tuntutannya penerbitan Perppu Presiden
IDN Times/Ardiansyah Fajar
Terkait tuntutan aksi, lanjut Zamzam, pihaknya menolak tegas UU KPK yang sudah digedok DPR dan ditandatangani Presiden Joko 'Jokowi' Widodo. Ia ingin, presiden menggugurkan itu dengan menerbitkan Perppu KPK, kemudian disetujui oleh DPR.
"Ya kita ingin mendesak Perppu Presiden," pungkasnya.
Baca Juga: Khofifah Sambut Kepulangan Warga Jatim dari Wamena
