Pemprov Jatim Gelontorkan Rp60 M untuk Sertifikasi Halal Produk UMKM

Dibantu untuk sertifikasi halal

Surabaya, IDN Times - Pasar produk halal nampaknya mulai dibidik oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menangah (Dinkop UKM) Jawa Timur (Jatim). Terbukti, pada tahun ini, mereka menganggarkan Rp60 miliar sertifikasi halal untuk memfasilitasi UMKM di Jatim. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinkop UMKM Jatim Mas Purnomo Hadi.

Baca Juga: Agum Gumelar Minta Pendukung Jokowi Jangan Halalkan Segala Cara

1. Target utama sektor makanan dan minuman

Pemprov Jatim Gelontorkan Rp60 M untuk Sertifikasi Halal Produk UMKMwww.unsplash.com

Purnomo mengatakan, target utama yang disertifikasi halal ialah produk makanan dan minuman. Alasannya, produk tersebut yang paling banyak digeluti oleh usaha kecil menangan di Jawa Timur.

Dia menjelaskan dari 12,1 juta usaha kecil menangah kecil di Jatim, 60 persennya adalah makanan dan minuman. Sedangkan 30 persennya adalah usaha kecil yang bergerak di bidang fashion.

"Sisanya perhiasan, manik-manik, dan kerajinan tangan," katanya, pada Sabtu (9/2).

2. Banyak pengusaha yang masih kesulitan

Pemprov Jatim Gelontorkan Rp60 M untuk Sertifikasi Halal Produk UMKMUsaha kecil dan Menengah (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Meski usaha makanan dan minuman paling banyak, Purnomo mengatakan jika masih banyak pengusaha UMKM sektor makanan dan minum yang masih kesulitan mendapatkan sertifikasi halal. "Mereka menilai sertifikasi halal lama dan mahal," ujarnya.

3. Sertifikasi halal masih jadi kendala

Pemprov Jatim Gelontorkan Rp60 M untuk Sertifikasi Halal Produk UMKMgoogle

Sertifikasi halal, ujar Purnomo, masih menjadi momok bagi UMKM. Data Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Jatim menyebutkan UMKM yang memiliki sertifikasi halal baru 40 persen.

Biaya yang dikeluarkan antara Rp 3-5 juta sekali urus, dengan masa berlaku dua tahun. Tarif sebesar itu dan masa berlaku yang terbatas, dinilai terlalu mahal bagi UKM.

"Kami fasilitasi dan dampingi agar mereka benar-benar bisa mendapatkan sertifikasi yang dapat memenuhi standar seperti BPOM dan halal. Itu kami fasilitasi. Namun hanya terbatas," ungkap Purnomo.

4. Beri pelatihan hingga pengurusan sertifikasi

Pemprov Jatim Gelontorkan Rp60 M untuk Sertifikasi Halal Produk UMKMpixabay/StockSnap

Saat ini, Pemprov Jatim menyediakan anggaran Rp60 milliar setiap tahun guna memberikan pelatihan, pendampingan vokasional, promosi, dan pengurusan sertifikasi. Dana sebesar itu diperuntukkan bagi UMKM yang baru berkembang.

"Kalau sudah besar biar cari sendiri, biar gak jagakne (tidak mengandalkan) dari pemerintah saja," terang Purnomo.

5. Sasar pasar Timur Tengah

Pemprov Jatim Gelontorkan Rp60 M untuk Sertifikasi Halal Produk UMKMKinerja ekspor impor Indonesia

Pemprov Jatim sedang membidik pasar ekspor makanan halal. Selain negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand, Purnomo menyebut bahwa saat ini yang tengah dibidik adalah Timur Tengah. Belum terlalu banyak produk UKM ke negara Arab. Presentasenya juga tak begitu besar.

"Saya belum tahu pastinya berapa persen. Sebagian besar masih dibawa oleh tamu," pungkas Purnomo.

Baca Juga: IMS 2019: Jadi Produsen Kosmetik Halal Terbesar, Ini Tips dari Wardah 

Topik:

  • Edwin Fajerial

Berita Terkini Lainnya