Surabaya, IDN Times — Ketua PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi merespons pernyataan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa terkait menunggu restu maju Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari organisasi Islam terbesar di Indonesia. Gus Fahrur--sapaan karibnya- mengingatkan bahwa PBNU tidak akan memberi rekomendasi apapun.

"Ketum PBNU sudah menegaskan bahwa tidak akan ada nama yang keluar dari PBNU," ujarnya saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (8/8/2023).

PBNU, sambung Gus Fahrur, tidak akan ikut dalam hiruk pikuk Pemilu maupun Pilpres. "Siapapun kader NU yang maju, itu kapasitas dan prestasi dia sendiri. Artinya, PBNU tidak dalam ruang merestui atau mendukung siapapun," tegas dia.

Terkait status Khofifah yang juga sebagai Ketua PBNU, Gus Fahrur menekankan bahwa tidak akan ada perlakuan khusus untuk kancah politiknya. "PBNU tidak punya kapasitas untuk mendorong atau apapun. Karena statement Ketum PBNU sudah jelas bahwa kita ormas keagamaan," kata dia.

"Jadi NU rumah yang nyaman untuk semua orang. Tidak boleh dikotak-kotak untuk kontestasi. Jadi silakan semua punya hak yang bisa digunakan sesuai hak politik masing-masing. Tapi PBNU tidak dalam posisi mendukung atau mendorong atau mengeluarkan nama dari PBNU," imbuh Gus Fahrur.

Maka dari itu, Gus Fahrur menyampaikan, langkah politik Khofifah diserahkan penuh kepada dirinya sendiri. "Dia punya pilihan untuk jadi gubernur lagi atau mencoba kontestasi Pilpres," kata dia. "Beliau sendiri yang berhak memutuskan, kita tidak akan intervensi apapun. Intinya kita serahkan pada Khofifah. Dia seseorang yang sangat berpengalaman," pungkas dia.

Sebelumnya, Khofifah mengaku masih menunggu sinyal dukungan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan ulama, untuk menentukan pilihan maju sebagai cawapres atau maju kembali sebagai calon gubernur Jatim.

"Nanti saja, karena saya menjadi bagian dari ekosistem itu. Nanti, akan ada green light dari PBNU dan ulama-ulama yang selama ini memang konsolidasi sesama ulama dan tidak hanya persoalan politik," kata dia.

Khofifah menjelaskan dirinya adalah salah satu pengurus PBNU, sehingga terkait langkah-langkah kebijakan ke depan harus didiskusikan secara organisasi.

"Langkah langkah yang terkait dengan kebijakan organisasi harus mendapatkan green light (lampu hijau). Itu belum, jadi perlu konfirmasi dan klarifikasi," ucap mantan Menteri Sosial itu.

Baca Juga: Soal Restu Cawapres, Khofifah Tunggu Lampu Hijau PBNU dan Ulama