Surabaya, IDN Times - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur berorientasi pada empat hal.

"Fokus RPJPD dan RKPD Jawa Timur masih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, percepatan penurunan angka kemiskinan dengan target tahun 2025 sudah berada di bawah 10 persen, kemudian peningkatan infrastruktur jalan, serta transportasi publik modern yang memadai,” ujar Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono saat Murembang di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (3/4/2024). 

Untuk mencapai target itu, Pemprov Jatim melibatkan berbagai pihak dalam musrembang yang diikuti 500 peserta ini. Mulai dari unsur eksekutif, legislatif, akademisi, organisasi profesi, dan media informasi se-Jawa Timur. Musrenbang ini dibuka langsung oleh Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. 

“Untuk mencapai semua itu kuncinya adalah satu data dan integrasi kebijakan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Oleh karena itu Musrenbang ini digelar untuk menyinergikan kebijakan-kebijakan tersebut,” kata Adhy.

Menilik latar belakang tersebut, Pemprov Jatim merancang visi RPJPD 2025-2045. Visi tersebut dijabarkan dengan lima sasaran yakni peningkatan pendapatan per kapita, kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang.

Lebih lanjut, kepemimpinan dan pengaruh Jawa Timur di kancah nasional, produktivitas dan daya saing SDM meningkat, serta penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.

“Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan pula delapan misi dalam empat periode pembangunan serta 17 sasaran pokok. Semua ini sudah sesuai dengan arahan dan pedoman dari Pemerintah Pusat dalam merumuskan RPJPD,” katanya.

Sedangkan terkait dengan digitalisasi, Adhy mengatakan bahwa transformasi digital sudah dilaksanakan oleh Pemprov Jatim sejak beberapa tahun lalu. Untuk ke depannya transformasi digital akan terus ditingkatkan sesuai dengan arahan dari Menpan-RB. 

"Mulai dari adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) digital, portal layanan digital satu pintu, dan lain sebagainya," ucapnya.

“Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Tahun 2023 lalu berada di angka 3,62 dan masuk kategori sangat sehat. Bahkan tahun lalu mendapat penghargaan pula. Tantangan yang selama ini dihadapi memang ada di talent digital, sistem, dan budaya kerja,” imbuh Adhy.

Sementara itu, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, pembangunan harus mengarah pada Birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman.

“Sehingga saat ini kita menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah berdasarkan dampaknya di masyarakat. Mulai dari penurunan angka kemiskinannya, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Anas juga mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan transformasi digital serta adaptif dengan dinamika yang ada. “Transformasi digital bukan diartikan dengan berlomba-lomba membuat banyak aplikasi. Justru saat ini kita ingin satu aplikasi bisa memuat beragam layanan publik sehingga bisa lebih efektif, efisien, dan cepat,” pungkasnya.

Baca Juga: Mudik Bareng Gratis Kapal Laut di Jatim Dimulai