Surabaya, IDN Times - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mulai terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim). Namun tidak semuanya bisa mendapatkan bantuan pemadaman dengan metode water boombing.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno mengatakan, ada beberapa kriteria untuk bisa mengajukan pelaksanaan water boombing. Salah satu syarat utamanya ialah dikeluarkan SK tentang Tanggap Darurat oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Secara administrasi memang agak rumit, jadi harus ada SK Tanggap Darurat yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melakukan water boombing," ujarnya kepada IDN Times.

Nantinya, SK tersebut akan menjadi lampiran surat pengajuang dari BPBD kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Nah, untuk menerbitkan SK tentunya harus merujuk pada situasi karhutla yang ada di wilayah terdampak.

Satriyo memberi contoh pada kasus karhutla Gunung Arjuno. Menurut dia, karhutla di sana sudah membutuhkan bantuan water boombing. Karena titik apinya berada di lereng gunung. Kemudian juga dampak kebakaran sudah meluas ke flora dan fauna yang dilindungi.

"Prioritas itu di lereng, lalu banyak flora dan fauna yang harus kita lindungi, apalagi di Arjuno ini kan Tahura, ini tempat konservasi," kata dia.

Sementara untuk karhutla yang terjadi di lokasi lain, Satriyo menyampaikan kalau BPBD kabupaten/kota dan provinsi memaksimalkan dengan memadamkan secara manual. Lokasi lain itu seperti di Bojonegoro, Ponorogo dan Situbondo.

"Selama masih bisa dijangkau lokasi kebakarannya, kami lakukan pemadaman manual tentunya dengan bantuan damkar (Dinas Pemadam Kebakaran) setempat)," kata dia. "Termasuk kalau hutan jadi itu tidak menjadi prioritas, ditangani manual masih bisa," pungkas Satriyo.

Baca Juga: Gunung Arjuno Masih Terbakar, Luasnya Capai 200 Hektare