Surabaya, IDN Times - Jalur Lintas Selatan (JLS) yang juga dikenal dengan Jalur Pantai Selatan (Pansela) belum menyambung secara menyeluruh. Padahal, jalan dengan panorama pantai dan laut ini dapat diproyeksikan menjadi salah satu jalur alternatif mudik.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Muhammad Yasin mengungkap bahwa pembangunan JLS terkendala sejumlah hal. Salah satunya adalah terkait pembebasan tanah atau lahan.

"Yang paling banyak belum selesai pembebasan lahannya itu adalah Trenggalek. Untuk pembebasan itu masih butuh anggaran sekitar Rp200 miliar," ujarnya, Selasa (2/4/2024).

Pembebasan lahan itu, lanjut Yasin, menjadi tanggung jawab kabupaten setempat. Namun jika melihat kondisi fiskal Pemkab Trenggalek maka hal itu dirasa berat. Sehingga pemprov bersama pemerintah pusat akan membantunya.

"Karena pemerintah pusat sebenarnya komit kalau sudah lahannya siap, maka biaya konstruksinya akan segera dianggarkan, dan kita sudah selesaikan,” terangnya.

Sementara terkait lahan Perhutani yang dilewati pembangunan JLS, Yasin menjelaskan bahwa tidak ada ganti rugi tapi memerlukan izin penggunaan lahan dengan kompensasi melakukan konservasi. Seperti di Blitar dan Malang. 

"Saya kira itu lebih ringan dibanding kita harus membeli seperti yang dulu dilakukan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, JLS di Jatim memiliki panjang sekitar 628 kilometer berdasarkan RPJPD dan telah terbangun 350 kilometer

Sisanya ditargetkan selesai dalam lima tahun mendatang. Pembangunan ini bertujuan untuk menyelesaikan disparitas antara Jatim bagian utara dengan selatan.

"Kita ini berat kalau nggak segera diselesaikan, disparitas utara selatan ini sangat luar biasa. Wilayah utara ini sudah mampu memberikan kontribusi PDRB 40 persen terhadap perekonomian kita, selatan baru 16 persen, jadi jomplangnya luar biasa, sementara potensi selatan tidak kalah dengan utara,” pungkasnya.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Kuliner di Jalur Pantura Paciran Lamongan