Surabaya, IDN Times - Politik dinasti memang mengakar di Indonesia. Praktik itu terjadi bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Salah satunya terjadi di Kabupaten Probolinggo.

Keluarga Hasan Aminuddin secara terang-terangan menancapkan akar itu di tanah Tapal Kuda. Mulanya, pria yang menjabat Ketua DPRD Probolinggo 1999 - 2003 ini terpilih sebagai Bupati Probolinggo pada 2003 - 2008. Kemudian terpilih lagi dalam Pilbup 2008. Alhasil menjabat di periode kedua selama lima tahun, 2008 - 2013.

Seolah nyaman dengan posisi pejabat nomor satu di lingkungan Pemkab Probolinggo, Hasan memasang istrinya, Puput Tantriana Sari untuk maju Pilbup 2013. Puput pun menang, sehingga berhak menjabat Bupati Probolinggo 2013 - 2018. Ia kembali maju, kemudian menang. Puput menjadi bupati di periode keduanya.

Namun di tengah kekuasaan itu, Puput dan suaminya yang menjadi Anggota DPR RI tersandung kasus tindak pidana korupsi. Keduanya ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 21 Agustus 2021 dalam kasus jual beli jabatan. Tak sampai di situ, keduanya kini menjalani sidang perkara gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Meski saat ini sedang menjalani masa hukuman kasus jual beli jabatan ditambah lagi dalam proses sidang perkara gratifikasi dan TPPU, Hasan seolah masih bisa meremot kondisi politik di Probolinggo. Kini, ia menyiapkan sang putra, Zulmi Noor Hasani maju Pilbup Probolinggo 2024.

Zulmi pun telah mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) Probolinggo ke PDIP. Tak sampai di situ, PAN juga turut mengusung putra Hasan. Sang ayah memastikan bahwa partainya bernaung yakni NasDem juga akan ikut mengusung.

Hasan sudah mendengar kalau anaknya diundang ke NasDem terkait pencalonannya. Secara tegas, ia memberikan restu kepada Zulmi. Ia juga mendukung penuh sang anak dalam konstestasi Pilbup Probolinggo.

"Setiap niat baik untuk bermanfaat kepada rakyat. Karena bupati itu adalah pemimpin rakyat, bukan pemimpin golongan, sehingga saya selaku orangtua, ayahnya, mengizinkan beramar ma'ruf nahi munkar, di Kabupaten Probolinggo," ujarnya usai sidang di PN Tipikor Surabaya, Kamis (4/7/2024).

Terkait pendamping yang pantas bagi Zulmi dalam mengarungi Pilbup Probilinggo tahun ini, Hasan enggan bicara lebih jauh. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Zulmi dan partai pengusungnya.

"Calon (wakil) bupatinya, tentunya saya menyerahkan kepada Haji Zulmi untuk menunjuk dan memilih," katanya. "Diserahkan kepada Haji Zulmi, yang jelas PDIP dan Nasdem sudah lebih 15 (kursi aggota DPRD Kabupaten, sehingga bisa mengusung calonnya)," pungkas dia.

Baca Juga: Eks Bupati Probolinggo dan Suami Ajukan Eksepsi, Ingin Dakwaan Ditolak