Surabaya, IDN Times - Sebanyak 24 ribu pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) masih berstatus honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pun menargetkan semuanya tuntas alias tidak ada lagi non-ASN pada tahun 2025.

"Secepatnya (BKD Jatim) menyelesaikan status PTT (Pegawai Tidak Tetap) atau honorer itu untuk diangkat pegawai negeri dalam hal ini statusnya PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," ujar Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono usai menyerahkan SK PPPK di Graha Unesa, Selasa (23/7/2024).

Salah satu wujud penuntasan itu, kata Adhy, pihaknya menyerahkan SK pengangkatan PPPK di lingkungan Pemprov Jatim pada 7.201 orang hasil rekrutmen tahun 2023. Sebanyak 7.201 orang yang diangkat tersebut terdiri dari 5.495 tenaga pendidik, 1.056 tenaga kesehatan, serta 650 tenaga teknik. 

Adhy memberikan pesan agar setelah diangkat, seluruh PPPK Pemprov Jatim bisa memberikan dedikasi terbaik dan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Menurutnya, para PPPK juga merupakan elemen kekuatan yang dimiliki pemprov untuk memajukan daerah. 

"Alhamdulillah Jawa Timur selama ini selalu berprestasi. Kalau bukan karena tenaga kepegawaian, termasuk PPPK, tidak akan bisa. Jadi tanpa PPPK Provinsi Jawa Timur lemah. Dengan adanya PPPK provinsi makin kuat. Inilah kenapa kita menjadi provinsi yang paling banyak menyerap PPPK," tegas Adhy.

Dengan banyaknya pegawai yang diangkat, lanjutnya, kondisi ini turut memberikan konsekuensi terharap anggaran gaji pegawai yang harus dinaikkan. Namun ia menegaskan bahwa hal itu tak jadi masalah demi mewujudkan kesejahteraan bagi para pegawai Pemprov Jatim. 

“Konsekuensinya memang pada akhirnya kita harus agak nombok sedikit untuk belanja pegawai. Karena juga melihat indeks gajinya lebih rendah, maka kita menaikkan dengan menambahkan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) sebesar 50 persen [dari gaji pokok] dan itu yang terbanyak. Kalau di tempat lain, tidak sampai segitu dan bahkan ada yang tanpa TPP," ungkap dia.

Penambahan TPP ini dilakukan agar tercipta SDM yang lebih berkualitas. Itulah mengapa, Jatim menyediakan anggaran kepegawaian hingga Rp8,9 triliun untuk PPPK. Bahkan Adhy ingin formasi PPPK tahun ini bisa mengakomodir para honorer.

Sementara itu, Kepala BKD Jatim, Indah Wahyuni menyebut bahwa tahun ini ada sebanyak 5.336 formasi PPPK yang akan dibuka oleh Pemprov Jatim. Yuyun--sapaan karibnya- mengakui kalau formasi yang ada tidak bisa mengakomodir sisa honorer di pemprov. Tapi, pihaknya sudah menyiapkan skema khusus.

"Jadi 24 ribu (honorer) tetap harus kita lakukan lewat seleksi. Karena tahun ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sudah tidak diperbolehkan lagi ada non-ASN sehingga akan diselesaikan tahun ini semuanya," kata dia.

"Nanti misalkan formasinya 5.336 itu tidak lolos, nanti namanya PPPK part time," ucapnya. Sementara untuk pelaksanaan seleksi PPPK tahun ini, Yuyun menyampaikan bakal digelar setelah sekolah kedinasan.

Baca Juga: Pendaftaran Seleksi CPNS dan PPPK Belum Dibuka, Ini Penjelasan BKN