Surabaya, IDN Times - Tahun 2023 menjadi ajang pembuktian Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Wakilnya Emil Elestianto Dardak. Sebelum nanti pada 2024 akan menghadapi Pemilu serentak. Terdapat persoalan yang belum dituntaskan. Yakni kemiskinan.

BPS Jatim mencatat bahwa Jatim merupakan tempat bermukim penduduk miskin terbanyak se-Indonesia. Pada Maret 2022 sebanyak 4.181,29 juta penduduk miskin atau sekitar 10,38 persen penduduk miskin Indonesia tinggal di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua ini. 

Maka, pada tahun ini, Khofifah-Emil menyampaikan secara khusus tujuh program prioritas mereka. Nah, dalam program prioritas ini ditekankan soal pengentasan kemiskinan ekstrem. Program pertama, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.

Kedua, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur. Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.

Keempat, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Kelima, peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi. Keenam yakni peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan Hidup. Ketujuh peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jatim.

Khofifah menegaskan, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi fokus utama dalam pembangunan Jatim di tahun 2023. Khususnya terkait penanganan kemiskinan ekstrem, pendidikan dan pengembangan SDM serta penurunan angka stunting.

“Orang itu mulia kalau sejahtera dan terdidik, maka pendidikan dan kesejahteraan termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan ekstrem tetap harus jadi PR serius kita tahun ini,” ujar Khofifah.

Terkait permasalahan kemiskinan ekstrem, Khofifah meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jatim untuk melakukan pemetaan secara rinci desa-desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Kemudian desa maju dan berkembang.

Penurunan kemiskinan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk menjadikan masyarakat bermartabat dan memuliakan masyarakat. Memuliakan masyarakat ini salah satunya dengan memastikan masyarakat tinggal di rumah tinggal layak huni (rutilahu). Sebagaimana yang telah berjalan di Pemprov Jatim bekerjasama dengan TNI baik Kodam V Brawijaya maupun Lantamal maupun Baznas.

"Rutilahu ini kita pastikan lantai rumahnya tidak lagi beralaskan tanah, rumahnya tidak sampai bocor ketika hujan. Kemudian pastikan rumah itu memiliki MCK di setiap rumah, bukan MCK komunal, pastikan juga rumah itu ada listriknya. Ini semua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, secara khusus Khofifah meminta kepada para Kepala Bakorwil di Jatim yakni Jember, Madiun, Pamekasan, Bojonegoro dan Malang untuk ikut melakukan identifikasi di wilayahnya masing-masing kaitannya dengan penjangkauan program-program Pemprov Jatim. Seperti Rutilahu, pengentasan kemiskinan ekstrem hingga masalah stunting dan pernikahan usia dini.

"Soal stunting ini juga saya minta Kepala Bakorwil melakukan penjangkauan untuk penurunan stunting di masing-masing daerah bila angka stuntingnya masih tinggi. Tugas Bakorwil untuk penjangkauan kewilayahan akan mempercepat seluruh ikhtiar mewujudkan Nawa Bhakti Satya," pungkasnya.

Baca Juga: Ketemu Konjen Tiongkok, Khofifah Tawarkan Porang dan Sarang Walet