Soal Penambahan SMP Baru, Pemkot Malang Akui Perlu Kajian Mendalam
Malang, IDN Times - Solusi atas carut marut proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlahan mulai muncul. Beberapa rekomendasi diusulkan DPRD. Salah satu rekomendasi dari DPRD kepada pemerintah kota adalah penambahan sekolah baru, terutama SMP di beberapa wilayah seperti Gadang, Polehan dan sekitar wilayah Jl Ahmad Yani Kota Malang.
1. Perlu kajian mendalam
Menanggapi hal tersebut, Pemkot Malang akhirnya buka suara. Mereka menilai rekomendasi dari DPRD Kota Malang tersebut cukup masuk akal. Namun demikian, untuk memutuskan semuanya diperlukan kajian yang sangat mendalam. Terutama dalam hal ketersediaan lahan.
"Saat ini lahan-lahan aset Pemkot sudah diploting untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena untuk memenuhi bilangan 20 persen. Saat ini RTH di wilayah pemkot Malang masih minim dan untuk memenuhinya perlu biaya yang tinggi," papar Sekda Kota Malang, Wasto.
2. Bergantung pada kajian
Lebih jauh, Wasto menjelaskan bahwa terkait kemungkinan penambahan sekolah bergantung pada hasil kajian. Sebab, dalam kajian tersebut nantinya akan muncul opsi-opsi yang bisa menjadi alternatif.
"Keputusan terkait penambahan sekolah atau tidak tentu bergantung pada hasil kajian. Hasil kajian tersebut akan menentukan keputusan bersama eksekutif dan legislatif darang rangka mengambil sikap," tambahnya.
3. Perubahan status sekolah bisa jadi opsi
Sementara itu, terkait tawaran dari DPRD yang bisa mengambil langkah dengan mengubah status sekolah yang tak banyak memiliki murid bisa jadi opsi. Namun demikian hal itu juga memerlukan kajian. Utamanya untuk memastikan bahwa di lingkungan tersebut memang tak banyak anak-anak dalam usia sekolah dasar yang memerlukan sekolah.
"Merestrukturisasi fungsi gedung bisa saja, tetapi tetap harus dilengkapi oleh dokumen. Dokumen tersebut terkait kepastian bahwa dilingkungan sekitar sekolah tak ada anak usia sekolah. Termasuk juga prediksi untuk waktu tertentu tidak ada anak usia sekolah yang bisa menguatkan proyeksi untuk jadi SMP," tambahnya.
4. Kebijakan harus berdasar data
Tak hanya itu saja, Wasto menilai bahwa untuk mengambil sebuah kebijakan diperlukan data pendukung yang bisa menguatkan keputusan. Sehingga terkait opsi pembangunan sekolah baru diperlukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan.
"Saat ini semya perbaikan-perbaikan sudah dilakukan. Problem-problem dari PPDB ini sudah diketahui. Termasuk masukan demi masukan juga disampaikan kepada Kementerian Pendidikan untuk selaku pemangku kepentingan," tandasnya.
