Gaduh Gaya Hidup Hedon Penerima KIP Kuliah
Ilustrasi gaya hidup. (freepik.com)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Berangkat merantau dari Tuban ke Surabaya, tujuan Muhammad Azhar Adi Mas’ud (21) hanya satu, yakni bisa kuliah di kampus Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dengan beasiswa KIP Kuliah. Azhar kemudian berhasil masuk di program studi S1 Sastra Indonesia saat berjuang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah itu.
Azhar bercerita, pertama kali dirinya mendaftar beasiswa KIP Kuliah adalah saat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dibuka. Usaha yang dilakukan tidak mudah, Azhar harus bolak-balik ke Balai Desa mengurus dokumen demi melengkapi persyaratan KIP Kuliah.
Namun, usahanya untuk memperoleh beasiswa melalui jalur SNMPTN sempat pupus karena dia tidak lolos ujian SNMPTN. Alih-alih menyerah begitu saja, Azhar mencoba lagi mengikuti seleksi KIP Kuliah lewat jalur tes SBMPTN. Setelah melalui penantian panjang pasca lolos SBMPTN, ia kemudian dihubungi oleh pihak kampus bahwa beasiswa KIP Kuliah bisa diproses.
"Sempat overthingking sebenarnya, antara keterima atau tidak. Sebab prosesnya juga agak rumit," ucap Azhar yang kini mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Andalas Padang ini.
Setelah mengetahui lolos KIP Kuliah dan melihat besaran nominal yang ia dapat, Azhar mengaku biaya tersebut sangat mencukupi kebutuhan hidupnya tiap semester. Dalam satu semester, Azhar mendapat uang bantuan KIP Kuliah sebesar Rp12,5 juta. Uang itu lantas dipotong untuk UKT Rp5 juta, sisanya Rp7.5 juta untuk biaya hidup, di antaranya untuk biaya iuran asrama sebesar Rp150 ribu perbulan.
Menurutnya dana KIP Kuliah yang sekarang lebih besar nilainya, dan dapat ditabung jika masih tersisa, itu pun berlaku bagi mahasiswa yang tidak hedon atau berperilaku konsumtif secara berlebihan.
Azhar berpendapat yang perlu dibenahi dari program ini adalah proses pencairan KIP Kuliah setiap bulan yang tidak selalu tepat waktu. Sehingga, mahasiswa tidak perlu lagi mencari dana talangan jika proses pencairan KIP Kuliah terlalu lama dari tanggal yang ditetapkan di websitenya.
Selain itu, menanggapi isu soal KIP Kuliah salah sasaran yang sedang hangat belakangan ini, Azhar mengaku bahwa regulasi dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa KIP Kuliah harus diperbaiki. Sebab terdapat banyak kekurangan dari segi data pelamar KIP Kuliah dengan data kondisi real time saat petugas melakukan survei lapangan.
“Saya harap pihak kampus dapat membuat regulasi dan tim khusus untuk mengatur beasiswa ini, agar terjadi pemerataan yang adil, sebab mereka yang memegang data sebelum melakukan survei ke rumah-rumah calon penerima KIP Kuliah,” tukasnya.
***
Harapan Azhar itu memang mendesak harus dipenuhi oleh Kampus, mengingat sepekan kemarin jagat maya dihebohkan dengan pergunjingan pro dan kontra mahasiswa penerima KIP Kuliah. Musababnya, adanya temuan salah seorang mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) penerima KIP Kuliah yang berpenghasilan dari endors sebagai influencer atau selebgram dinilai bergaya hidup hedon. Karena dirujak netizen, mahasiswi itu akhirnya mengundurkan diri dari kepesertaan KIP Kuliah.
Seperti diaba-aba, netizen lantas bergerilya ke kampus-kampus lain memelototi dan mencurigai mahasiswa penerima KIP Kuliah. Netizen ramai-ramai melakukan doxing, spill kanan kiri akun-akun mahasiswa penerima KIP Kuliah. Hasilnya, postingan gaya hidup hedon menjadi sasaran empuk untuk dihakimi netizen.
Kemendikbudristek pun bersuara, mereka melempar bola panas ke kampus terkait yang menjadi garda depan penyeleksi sekaligus kontrol para peserta penerima KIP Kuliah lanjut atau dihentikan. Kemendikbudristek juga minta kesadaran kepada penerima agar mundur kalau memang kondisi ekonominya sudah membaik.
"Kami minta ke perguruan tinggi agar betul-betul menyeleksi penerimanya tepat sasaran sesuai kriteria, karena tanggung jawab menyeleksi penerima sesuai ketentuan adalah perguruan tinggi," ujar Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek, Abdul Kahar saat dihubungi IDN Times, Rabu (1/5/2024).
Terkait mahasiswi selebgram yang mendapatkan KIP, Kahar meminta pihak kampus untuk melakukan evaluasi. Bisa jadi, mahasiswi tersebut sejak awal tidak layak menerima KIP Kuliah. "Tentu dengan syarat ditemukan adanya anak penerima KIP Kuliah tidak sesuai dengan ketentuan seperti terbukti yang bersangkutan bukan dari keluarga kurang mampu," kata Kahar.
Menggunjing kecurangan penerima KIP Kuliah
Ilustrasi KIPK. (Brain Academy Online Ruang Guru)Terbongkarnya sebagian mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) yang diduga curang, menyeret beberapa temuan seputar ulah 'nakal' mahasiswa penerima bantuan uang negara itu.
Tim IDN Times menemukan kasus seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), Sebut saja Paijo (21) yang tengah menjadi perbincangan hangat di antara teman mahasiswa di kampusnya. Paijo ini merupakan seorang penerima KIP Kuliah aktif, tapi dia sering sekali bolos kuliah. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan dan pengelolaan dana beasiswa itu.
Menurut keterangan salah seorang temannya Paijo, sebut saja namanya Iga (20), bahwa Paijo jarang sekali masuk kelas, bahkan kehadirannya dapat dihitung dengan jari. Kebiasaan Paijo ini telah menimbulkan pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa lainnya, karena Paijo selalu absen dengan alasan yang sama, yaitu sakit.
"Dia selalu memberikan alasan yang sama, yaitu sakit. Tapi yang paling aneh, setiap kami ingin menjenguknya, dia selalu menolak. Dia mengatakan bahwa kondisinya sudah membaik," jelas Iga.
Selain itu, Paijo tampaknya sering mengerjakan tugas kuliahnya kepada penjoki tugas. Meskipun demikian, dia tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan di luar kampus. Temannya mengungkapkan bahwa dia belum pernah melihat Paijo mengerjakan tugas sendiri. Celakanya, meskipun Paijo jarang masuk kelas, dia tetap aktif dalam organisasi di luar kampus."Dia itu aneh, jarang masuk tapi instastorynya dia ada kegiatan di luar kampus," imbuhnya.
Teman lainnya, sebut saja Rani (20) yang juga merupakan penerima KIP Kuliah UINSA, berpendapat bahwa seharusnya para penerima KIP Kuliah lebih rajin dalam menghadiri kuliah karena biaya pendidikan mereka telah ditanggung oleh pemerintah. Rani juga curiga dengan ulah Paijo, mengingat setiap penerima KIP Kuliah pasti diminta melaporkan keuangan yang mencakup penggunaan dana selama masa kuliah.
"Penasaran di laporannya saja sih, kira-kira gimana laporan keuangan KIPK dia. Kartu hasil studinya bagaimana ya? Dia saja jarang masuk kuliah," ungkapnya.
Di kampus lain, juga dihebohkan dengan dugaan mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah salah sasaran. Kali ini terjadi di Universitas Brawijaya (UB) yang viral di akun Twitter @ub_mfs. Di sana ada data seorang mahasiswi AYN dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya angkatan 2021 yang disebut menyalahgunakan beasiswa KIP.
Terlihat jika KIP yang seharusnya diterima mahasiswa kurang mampu, diduga diterima oleh mahasiswa yang sering bergaya hidup hedon. Di akun Instagramnya terduga, ia kerap membagikan aktivitas di kafe mewah hingga bermain golf.
Melihat pergunjingan ini viral di media sosial X, pihak kampus lantas mengambil sikap akan melakukan evaluasi dan verifikasi ulang. Meski, kemudian pihak kampus juga menyatakan tidak bisa mengontrol satu persatu gaya hidup mahasiswanya.
Mahasiswa penerima KIP Kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jawa Timur, juga memberi pengakuan bahwa ada mahasiswa penerima uang negara ini, yang bergaya hidup mewah. Reni salah seorang mahasiswa UPN mengaku masih menemui penerima KIP Kuliah lain yang datang berkuliah dengan barang branded dan gawai dengan merek mahal. Di situlah Reni menyadari bahwa penyelewengan KIPK tidak terjadi di satu perguruan tinggi saja. “Masih ada masalah yang perlu dibenahi dalam sistem seleksi KIP Kuliah di banyak perguruan tinggi di Indonesia,” katanya.
Dugaan kecurangan penerima KIP Kuliah ini juga tercium di kampus Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Andriyani Putri salah seorang mahasiswi ITERA mengungkapkan sejumlah mahasiswa ITERA penerima KIP Kuliah yang bergaya hedon.
“Banyak di ITERA yang kayak gitu. Saya sama teman saya aja sampai heran gaya hidupnya hedon dan orang mampu tapi kok penerima KIP Kuliah. Terus ada yang bilang ternyata waktu daftar KIP Kuliah, yang dikasih fotonya itu bukan rumahnya. Entah rumah saudaranya atau tetangganya,” paparnya.
Andriyani mengaku, ada saja keinginan untuk melaporkan hal itu kepada pihak kampus. Hanya saja, ada perasaan takut dan tak enak dalam dirinya sehingga ia tidak ingin memiliki masalah dengan orang lain. Andriyani hanya berharap, pihak kampus bisa lebih teliti lagi menyeleksi penerima KIP Kuliah. Sehingga penerima KIP Kuliah bisa tepat sasaran dan benar-benar tertuju pada orang yang tepat.
Tak hanya di ITERA, masalah ini juga ternyata juga terjadi di PTN tertua di Lampung yakni Universitas Lampung. Ketua BEM U UNILA 2024 Bani Safi’i mengatakan, penerima KIP Kuliah hidup hedon sudah menjadi rahasia umum.
“Saya kemarin kan baru saja buka pendaftaran untuk staf (BEM). Banyak memang yang curhat soal KIPK ini. Kalau di Unila, anak penerima KIP Kuliah yang hidup hedon itu sudah jadi rahasia umum kayaknya ya. Di setiap fakultas pun ada,” ujarnya.
Meski begitu, ia menyebutkan ketidaktepatan sasaran penerima KIP Kuliah tersebut tidak lantas mahasiswa bisa menyalahkan birokrasi Unila. Namun BEM mengaku akan terus melakukan pengawalan terkait proses penyeleksiannya.
Baca Juga: Ada Mahasiswa UINSA KIPK Diduga Curang, Sering Bolos Kuliah
Penerima KIP Kuliah nyambi kerja, emang boleh?
pexels.com/RDNE Stock ProjectGaya hidup hedon menjadi sasaran empuk pergunjingan bahwa seleksi penerimaan KIP Kuliah salah sasaran. Padahal, bisa jadi barang branded yang mereka miliki yang dituduh hedon itu, dibeli bukan dengan uang KIP tapi dari gaji kerjaan sampingan mereka.
IDN Times mencoba mengorek cerita dari mahasiswa penerima KIP, adakah yang selama ini juga bekerja mencari penghasilan tambahan. Mahasiswa dari Universitas Airlangga Yuyun (21) (nama disamarkan) menceritakan, bahwa banyak mahasiswa penerima KIP Kuliah yang bekerja part time untuk mencari tambahan kebutuhan hidup.
"Kalau di sini sebenarnya banyak loh yang KIPK tapi juga disambi kerja part time, jadi Barista misalnya. Mereka yang kerja itu ya buat dapet tambahan uang makan. Tapi kalau kerja kayak influencer penghasilannya banyak gitu aku belum nemu," ujarnya.
Yuyun menilai tidak ada yang salah dengan mahasiswa KIP Kuliah yang memiliki sumber penghasilan dari bekerja. Pasalnya, beberapa penerima KIP Kuliah di sekitar Yuyun sudah berhenti menerima uang saku dari orangtua. Apalagi kondisinya saat ini mereka hidup di kota besar seperti Surabaya.
"Aku sih gak kerja, tapi kalau ada (yang kerja) gak masalah. Surabaya biaya hidupnya tinggi. Malah angkatan 2020 yang kutahu banyak yang sudah gak dapat uang saku dari orangtua. Mau gimana kalau dana KIP Kuliah gak mencukupi per bulannya. Masak iya makan nasi kecap terus."
Meski demikian, ada batasan yang diterapkan Yuyun dalam memandang fenomena ini. Seberapa banyak penghasilan yang didapat penerima KIP Kuliah menurutnya penting untuk menjadi perhatian. Hedon pun baginya sah-sah saja asal hasil kerja sendiri.
"Kalau yang kerja ini kan buat cari tambahan uang makan. Hedon gak apa apa, sih, lagian anak sini hedonnya juga mentok nongkrong di kafe atau restoran. Gak sampai yang ke luar negeri atau ngonser kayak yang viral di medsos," katanya.
Kehidupan mahasiswa yang juga bekerja part time ini akhirnya terlihat tampak mentereng secara ekonomi dalam pergaulan sosial. Sehingga mereka tak bisa lepas dari sasaran kecurigaan oleh temannya. Salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi negeri di Kota Malang berinisial AL (20) misalnya, yang mengakui sering dicurigai karena gaya hidupnya. Beberapa kawannnya beberapa kali menanyakan apakah ia benar-benar dari keluarga tidak mampu.
"Seringnya dikira anak orang kaya karena saya punya laptop dan smartphone. Padahal sebagai mahasiswa teknik sepertinya harus punya laptop dengan spesifikasi tinggi untuk menunjang kuliah," terangnya saat dikonfirmasi pada Selasa (7/5/2024).
AL mengatakan jika sebagai mahasiswa penerima KIP ia bebas dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan mendapat bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi uang tersebut tidak cukup untuk membeli peralatan kuliah seperti laptop, handphone, dan peralatan lainnya. Oleh karena itu, ia bekerja freelance di salah satu perusahaan media di Malang dan menabung selama setahun.
"Jujur aja emang capek dapat tugas dobel dari kuliah dan kantor. Tapi mau bagaimana lagi, kalau tidak dikerjakan bisa berantakan juga kuliahnya," jelas pria asal Bojonegoro ini.
AL juga menceritakan jika ia sering disindir teman sekelasnya karena kedapatan sering nongkrong di kafe. Teman-teman sekelasnya menyinggung dari mana ia mendapat uang padahal adalah mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah.
"Padahal kan aku kerja, dan selama ini gak ada instruksi khusus kalau mahasiswa KIP gak boleh kerja freelance. Dan di kafe itu seringkali aku ngerjain tugas, soalnya wifi kampus kadang lemot gara-gara banyak yang pakai," jelasnya.
AL akhirnya memilih cuek saja dengan cibiran teman-teman sekelasnya. Ia mengatakan berkali-kali sudah menjelaskan situasinya, tapi masih saja ada yang tidak percaya.
Senada dengan AL, Rochmat Solehudin, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) penerima KIP Kuliah juga mengaku tidak cukup kalau hanya mengandalkan biaya hidup dari KIP Kuliah.
Rochmat mengaku uang saku dari KIP Kuliah itu kurang untuk biaya hidup di Kota Semarang yang relatif mahal. Maka, Rochmat pun berusaha untuk melakukan kerja sampingan sebagai fotografer maupun videografer lepas untuk mencukupi kebutuhan hidup di Ibu Kota Jawa Tengah itu.
“Ya, walaupun orangtua kadang tanya dan mau kirim uang, tapi saya gak enak untuk minta karena kebutuhan rumah dan sekolah adik-adik juga banyak. Sehingga, saya ya bilang cukup meski nyatanya kurang. Maka itu, saya nyambi kerja part time buat bayar kos, makan, dan biaya praktek atau tugas kuliah,’’ jelasnya.
Namun, masalah itu tidak menjadi kendala bagi Rochmat untuk mewujudkan cita-citanya yakni lulus sebagai sarjana. Dia pun melakukan yang terbaik dan berusaha setiap semester mendapatkan indeks prestasi kumulatif (IPK) di atas 3.
“Ini merupakan komitmen saya sejak awal pengen kuliah. Saya ingin lakukan yang terbaik,” ujarnya.
Begitu pun yang dialami Tri Maulina, seorang mahasiswi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Sebagai mahasiswi semester akhir, berasal dari Kabupaten Tapin, Kalsel, Tri baru saja menyelesaikan skripsinya dengan biaya kuliah yang selama ini ditanggung oleh KIP.
Terkait program KIP Kuliah ini, ia menyoroti beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kewajiban untuk lulus tepat waktu. Lebih dari 4 tahun kuliah akan menyebabkan biaya kuliah tidak lagi ditanggung oleh KIP. Selain itu, mahasiswa penerima manfaat KIP juga tidak diperbolehkan bekerja selama menjalani studi. Bagi Tri, kondisi ini terasa sulit, terutama karena ia berasal dari keluarga yang kurang mampu.
Meskipun biaya kuliah terjamin, namun sebagai mahasiswa merantau di Banjarmasin, biaya hidup di kos-kosan tidak sepenuhnya ditanggung oleh KIP kuliah. Untuk mengatasi hal ini, Tri mencari pekerjaan sampingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan KIP Kuliah, seperti menjual parfum secara online dan offline. Selain itu, ia juga terlibat dalam usaha konveksi bersama rekan-rekannya. Dari hasil berdagang ini, ia dapat membiayai kebutuhan hidupnya selama menempuh kuliah di Banjarmasin.
"Sebagai mahasiswa penerima KIP, saya harus memastikan lulus tepat waktu, tidak menikah, dan tidak bekerja. Namun, saya juga harus mencari sumber pendapatan tambahan untuk biaya hidup, dengan menjalankan bisnis online dan bisnis konveksi. Alhamdulillah, saya berhasil menyelesaikan kuliah tahun ini berkat bantuan dari KIP," ungkapnya.
Baca Juga: UB Siap Verifikasi Ulang Mahasiswa Penerima KIP Kuliah
Birokrasi Kampus bisa apa?
Ilustrasi wisuda sarjana (unsplash.com/Pang Yuhao)Dugaan sengkarutnya program KIPK ini tampaknya mendesak birokrasi kampus untuk melakukan evaluasi. Bukan malah ditutup-tutupi. Sebab, Kemendikbudristek telah tegas menyatakan bahwa kampus masing-masing daerah harus membereskan masalah ini. Karena birokrasi kampus merupakan garda terdepan penyeleksi sekaligus kontrol para peserta penerima KIP Kuliah lanjut atau dihentikan.
Pihak kampus sendiri sejauh ini mengklaim telah melakukan seleksi dan pengawasan sesuai prosedur. Muttaqin, Wakil Rektor III Universitas Islam Kalimantan (Uniska) misalnya yang menceritakan mekanisme seleksi mahasiswa KIP Kuliah di kampusnya. Menurut Muttaqin, setiap tahun Uniska mendapatkan rekomendasi KIP Kuliah dari Lembaga Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
Namun, jumlahnya tidak selalu konsisten; misalnya, tahun lalu Uniska mendapat 150 kuota KIP Kuliah, sementara untuk tahun ini, pihak kampus masih menunggu surat keputusan resmi dari Kopertis.
Muttaqin menegaskan bahwa Uniska, sebagai salah satu kampus swasta terbesar di Kalimantan, menerapkan proses seleksi yang ketat terhadap penerima KIP. Calon penerima KIP Kuliah harus melampirkan empat berkas penting, salah satunya adalah keterangan miskin dari pemerintah daerah tempat mahasiswa tersebut berasal, serta data-data dari Kementerian Sosial dan sumber lainnya. Selain itu, Uniska juga melakukan survei lapangan untuk memverifikasi kondisi ekonomi keluarga mahasiswa penerima KIP.
"Ada suatu ketika saat ada calon mahasiswa penerima KIP mendaftar, kami menolak karena mereka enggan menunjukkan alamat rumah asal mereka. Ada juga kasus di mana rumah yang ditunjukkan bukanlah rumah keluarga, misalnya rumah pamannya," ungkapnya.
Pendapat serupa juga datang dari Tim KIP Kuliah Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Ahmad Bashri (42) yang mengatakan, mahasiswa penerima KIP Kuliah sejak awal sudah membuat surat pernyataan bermaterai sebagai komitmen dalam aspek akademik dan non akademik. Kemudian evaluasi di setiap semesternya juga diberlakukan untuk mahasiswa penerima KIP Kuliah lewat peningkatan prestasi maupun nilai akademik.
"Dalam mengontrol seleksi para penerima KIP Kuliah, kita mengeksekusinya sesuai dengan data Puslapdik dan indikator dari UNESA," ujarnya.
Dia juga menekankan, bahwa seluruh mahasiswa penerima KIP Kuliah di Universitas Negeri Surabaya diminta untuk berkomitmen dalam menjaga etika sehari-hari. Baik itu dalam berpakaian, berkendara, bersosial media, dan lain sebagainya demi mencegah sorotan negatif dari mahasiswa lain.
Ia juga menambahkan, sebaiknya mahasiswa penerima KIP Kuliah disarankan untuk tidak mengambil kerja sampingan atau paruh waktu. Hal itu dimaksudkan agar tidak mengganggu waktu kuliah dan mahasiswa bisa lulus dengan cepat.
Kemudian menanggapi fenomena yang ada, yakni terkait banyaknya selebgram atau seleb tiktok yang mendapatkan KIP Kuliah, Bashri menyebutkan jika kasus tersebut dapat dievaluasi sesegera mungkin antara pihak kampus dan pemerintah pusat. Bisa jadi data antara yang disubmit oleh pelamar KIP Kuliah dengan kondisi saat survei lokasi dapat berbeda, dan semua yang rumahnya tidak disurvei oleh tim KIP Kuliah belum tentu tidak lolos KIPK.
“Mereka yang menerima KIP Kuliah padahal secara finansial tergolong mampu untuk membayar UKT, bisa diberhentikan saat itu juga dan beasiswanya bisa diberikan kepada yang lebih layak,” tukasnya.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa, Dr Setiawan Noerdajasakti mengatakan jika pihaknya akan melakukan evaluasi ulang kelayakan mahasiswa sebagai penerima KIP-K. Menurutnya ada 3 tahapan proses yang akan dilakukan diantaranya mendata dan mengidentifikasi nama-nama mahasiswa yang beredar di media sosial sekaligus nama-nama yang terlapor melalui UB-Care.
"Kedua, akan melanjutkan proses evaluasi penerima KIP-K yang secara rutin dilaksanakan tiap semester. Dan ketiga, akan memanggil mahasiswa-mahasiswa yang terlapor untuk evaluasi lebih lanjut," terangnya kepada IDN Times.
Ia menjelaskan bahwa sejauh ini UB masih menerima laporan, mendata, dan mengidentifikasi nama-nama mahasiswa yang muncul di media sosial, serta menerima laporan baik secara langsung kepada kemahasiswaan maupun melalui layanan UB-Care. Sementara itu untuk penelusuran lebih lanjut akan dilakukan kemudian. Setelah dilakukan verifikasi data dan dan jika ditemukan indikasi kuat melakukan kecurangan, akan kami undang untuk dikonfirmasi dan dievaluasi.
Sementara itu, Kepala Sub-direktorat Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa, Ilhamuddin menjelaskan bahwa proses seleksi calon penerima KIP-K di UB dilakukan secara berlapis. Pertama, begitu mahasiswa mendaftar maka datanya akan masuk ke sistem KIP-K pusat, kemudian data tersebut telah diverifikasi oleh sistem KIP. Kedua, data tersebut lalu diunduh dan diseleksi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan secara umum, seperti tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi prestasi akademis. Setelah diseleksi, muncullah nama-nama yang bisa dicalonkan jadi penerima KIP.
Ketiga, data calon penerima disinkronisasi dengan data yang diinput oleh mahasiswa pada saat pendaftaran ke UB. Jika data yang diinputkan sudah sesuai dengan yang diinputkan di pusat, maka mahasiswa dapat dicalonkan sebagai calon penerima. Sebaliknya jika terdapat data yang tidak sinkron, maka nama tersebut disisihkan dari calon penerima dan dievaluasi kembali.
"Terakhir kami kemudian melakukan evaluasi lapangan untuk mengetahui kelayakan dan kesesuaian calon menjadi penerima KIP-K. Evaluasi lapangan ini masih terbatas dilakukan di Jawa Timur karena keterbatasan sumber daya. Sementara yang berasal dari luar Jawa Timur dievaluasi berdasarkan data sistem," jelasnya.
Ilham menelanjutkan bahwa mahasiswa penerima beasiswa KIP-K mendapatkan pembinaan dan evaluasi secara berkelanjutan setiap semester. Pembinaan yang diberikan mulai dari pembinaan mental, soft skill, pengembangan karakter, berperilaku profesional, dan bagaimana berperilaku bijak dalam media sosial. Adapun evaluasi secara eksplisit terhadap performa akademisnya yaitu dengan nilai IPK tiap semester tidak boleh dibawah tiga dan tidak perkenankan cuti kuliah kecuali ada sakit keras.
"Sebagai tambahan informasi, untuk besaran beasiswa KIP-K adalah Rp950 ribu setiap bulan yang diberikan setiap awal semester. Beasiswa tersebut digunakan untuk biaya hidup, biaya tempat tinggal, dan biaya beli buku," pungkasnya.
Baca Juga: Ombudsman NTB Buka Pengaduan KIP Kuliah Tak Tepat Sasaran
Penyaluran KIP Kuliah berpotensi Maladministrasi
ilustrasi meninjau anggaran bulanan (pexels.com/Pixabay)Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah membuka pengaduan mengenai beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang tidak tepat sasaran. Di sisi lain, Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta perguruan tinggi negeri dan swasta agar mengikuti pedoman Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) terkait persyaratan penetapan peserta penerima KIP Kuliah agar benar-benar tepat sasaran.
"Selama ini belum ada laporan ke Ombudsman NTB terkait penerima KIP Kuliah tak tepat sasaran. Tetapi kalau memang ada laporan, bisa disampaikan ke kami. Kami buka pengaduan, karena itu berkaitan dengan mahasiswa lain yang kondisinya lebih layak mendapatkan beasiswa KIP Kuliah," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Dwi Sudarsono dikonfirmasi IDN Times, Sabtu (11/5/2024).
Dwi mengungkapkan selama ini, Ombudsman telah menangani kasus maladministrasi KIP Kuliah di NTB. Kasus maladministrasi yang dimaksud adalah pemotongan dan pungutan dana beasiswa KIP Kuliah yang dilakukan pihak kampus kepada mahasiswa. Pada 2023, Ombudsman NTB berhasil menyelamatkan dana KIP Kuliah sebesar Rp10 miliar. Ombudsman menerima laporan dari mahasiswa bahwa beasiswa KIP Kuliah dipotong oleh pihak kampus. Artinya, penerima beasiswa KIP Kuliah tidak menerima dana KIP Kuliah sesuai dengan hak mereka.
"Tahun 2023, kami menyelamatkan sekitar Rp10 miliar. Belum lagi tahun sebelumnya, itu hanya tahun 2023. Potensi pemungutan sebenarnya lebih dari itu. Itu pemotongan atau pemungutan beasiswa KIP Kuliah baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta," jelas Dwi.
Terkait penerima KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran, Dwi mengingatkan pihak kampus benar-benar melakukan verifikasi peserta penerima KIP Kuliah. Sehingga, mahasiswa yang menerimanya tepat sasaran sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Kemendikbudristek.
"Karena dalam peraturan menteri sudah jelas, syarat-syarat yang harus dipenuhi mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa Bidik Misi maupun KIP Kuliah. Sehingga apakah memenuhi syarat untuk diberikan beasiswa KIP Kuliah. Setiap tahun harus dilakukan semacam evaluasi, kalau tidak layak bisa dikeluarkan sebagai penerima KIP Kuliah," sarannya.
Dwi menambahkan harus ada kejelasan prosedur terkait penetapan peserta penerima KIP Kuliah. Jika penetapannya tidak sesuai aturan maka dipastikan terjadi maladministrasi. Persoalan beasiswa KIP Kuliah menjadi salah satu perhatian Ombudsman NTB.Untuk itu, kampus harus memperbaiki kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemungutan beasiswa KIP Kuliah. Jika ada beasiswa KIP Kuliah yang dipotong harus dikembalikan oleh pihak kampus kepada mahasiswa penerima.
Selain itu, Ombudsman juga memberikan atensi jika ada beasiswa KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran. Apalagi, jika ada mahasiswa yang menerima KIP Kuliah karena faktor kedekatan dengan birokrasi kampus. "Kalau ada pihak yang mendapatkan informasi itu bisa dilaporkan ke Ombudsman NTB. Nanti kita lihat modus operandinya, karena kedekatan keluarga tak boleh. Intinya pedomani saja peraturan menteri terkait program KIP Kuliah," tandas Dwi.
Baca Juga: Gaya Hidup Hedon Mahasiswa Penerima KIPK, Bagaimana di PTN Lampung?
Data jumlah Mahasiswa penerima KIP Kuliah
Infografis KIP Kuliah. (IDN Times/Tim Grafis)Sekadar diketahui, pada tahun 2024 ini pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp13,9 triliun untuk membiayai 985.577 Orang penerima program KIP Kuliah. Melansir dari puslapdik.kemdikbud.go.id, anggaran sebesar itu untuk membiayai mahasiswa penerima KIP Kuliah ongoing dan mahasiswa penerima KIP Kuliah baru serta mahasiswa penerima biaya pendidikan ongoing. Tahun 2024 ini, jumlah mahasiswa baru penerima KIP Kuliah ditargetkan 200 ribu orang.
Berikut ini sebaran mahasiswa penerima KIP Kuliah:
1. Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 sebanyak 161.953 mahasiswa.
2. Sebanyak 71.149 (44%) mahasiswa kuliah di 123 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 90.804 (56%) mahasiswa kuliah di 1.941 Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Total perguruan tinggi yang menerima mahasiswa KIP Kuliah sebanyak 2.064 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
3. Sebanyak 133.619 (82,5%) mahasiswa kuliah pada jenjang S1, 10.179 (6,3%) mahasiswa jenjang D4, 18.007 (11,1%) mahasiswa jenjang D3, 131 (0,1%) mahasiswa jenjang D2dan 17 mahasiswapada jenjang D1.
4. Penerima KIP Kuliah yang kuliah pada Prodi dengan Akreditasi A sebanyak 34.416 orang (21%), Akreditasi B 88.914 orang (55%), sedangkan Akreditasi C sebanyak 38.623 orang (24%).
5. Lima besar provinsi asal mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka Tahun 2023 adalah Jawa Barat sebanyak 20.774 mahasiswa (12,8%), Jawa Timur 19.127 mahasiswa (11,8%); Jawa Tengah 14.540 mahasiswa (9,0%), Sumatera Utara13.647 mahasiswa (8,4%) dan Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak8.450 mahasiswa (5,2%);
6. PTS yang banyak menerima mahasiswa KIP Kuliah berada di LLDIKTI Wilayah IV, yakni Jawa Barat dan Banten dengan jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah Tahun 2023 sebanyak 18.907 mahasiswa. Berikutnya adalah LLDIKTI Wilayah VII yakni Jawa Timur dengan jumlah mahasiswa 11.942 orang dan LLDIKTI Wilayah 1,yakni Sumatera Utara dengan jumlah mahasiswa 8250 orang
7. Program studi terbanyak yang jadi tujuan mahasiswa penerima KIP Kuliah Tahun 2023 adalah prodi pendidikan, yakni sebanyak 33.623 mahasiswa atau 21 persen. Prodi berikutnya adalah prodi teknik sebanyak 33.095 orang atau 20 persen, dan prodi ekonomi sebanyak 30.134 mahasiswa atau 19 persen. Komposisi prodi tujuan mahasiswa penerima KIP Kuliah ini tidak jauh berbeda dengan Tahun 2022.
8. Mahasiswa penerima KIP Kuliah Tahun 2023 terbanyak berasal dari Jawa Barat, yakni 20.774 mahasiswa. Berikutnya adalah Jawa Timur sebanyak 19.127 mahasiswa, Jawa Tengah sebanyak 14.540 mahasiswa dan dari Sumatera Utara sebanyak 13.647 orang.
9. Khusus wilayah Papua, mahasiswa penerima KIP Kuliah paling banyak berasal dari Papua, yakni sebanyak 1.369 orang, dan Papua Barat sebanyak 1.323 orang, sementara yang paling sedikit adalah propinsi Papua Pegunungan, yakni sebanyak 304 mahasiswa.
Penulis: Anggun Puspitoningrum, Ardiansyah Fajar, Dhana Kencana, Muhammad Nasir, Rizal Ardhi Pratama, Hamdani, Tri Purnawati, Rohmah Mustaurida, Faradiba Divani, Kayla Jasmine, Rachmaddani Rizki Saputra.
Baca Juga: UGM Ancam Keluarkan Mahasiswa Jika Manipulasi Data KIPK