Inilah Kebijakan Populis Jokowi di Jawa Timur, Untuk Amankan Suara?
Twitter/@KSPgoid
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times- Calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 01, Joko “Jokowi” Widodo, diuntungkan dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pasalnya, sebagai petahana, kebijakan populis menjadi cara mantan Gubernur DKI Jakarta ini untuk meraup suara di berbagai daerah.
Salah satu daerah vital yang menjadi rebutan masing-masing pasangan calon adalah Jawa Timur. Khusus daerah ini, Tim Kampanye Daerah (TKD) untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf optimis akan mendulang suara hingga 70 persen.
Menanggapi kebijakan populis Jokowi, pengamat politik, Airlangga Pribadi, menyebut hal itu sebagai pendekatan yang wajar. Menurutnya, setiap pemimpin akan melakukan cara yang sama demi kemenangan pemilu.
“Saya pikir dalam pemerintahan demokrasi, yang kemudian keberlangsungannya diuji melalui pemilu, langkah seperti itu wajar-wajar saja. Semua rezim akan melakukan hal sepeti itu, artinya siapa pun yang akan berkuasa, ketika ingin bertahan pada periode selanjutnya akan melakukan tindakan-tindakan politik (yang populis). Selama legal dan sah saya pikir gak ada persoalan ya," kata Airlangga kepada IDN Times.
Lantas apa saja sih kebijakan populis Jokowi di Jawa Timur
Baca Juga: Jokowi-Ma'ruf Dapat Dukungan dari Kelompok Emak-emak Tajir
1. Pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu
Dok. IDN Times/IstimewaSejak 27 Oktober 2018, Jokowi resmi membebaskan biaya Jembatan Tol Suramadu. Menurut Jokowi, pembebasan tarif bisa meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi di Madura.
Beberapa kalangan menilai kebijakan tersebut sebagai cara Jokowi untuk mengamankan suaranya di Madura. Sebab, pada Pilpres 2014, Madura menjadi lumbung suara bagi pasangan Prabowo-Hatta.
Kendati begitu, Jokowi enggan menyebut kebijakan tersebut sebagai cara untuk meningkatkan elektabilitasnya di Madura. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Erick Thohir selaku Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf. “Gak juga (pencitraan). Berarti kalau presiden melakukan kebaikan kepada masyarakat semua pencitraan dong? Mohon diingat, beliau itu presiden,” katanya, Minggu (27/11).
2. Membagikan sertifikat tanah
sindonews.co.idSalah satu kebijakan Jokowi yang kerap dikritik sebagai pencitraan adalah pembagian sertifikat tanah. Pada September 2018 lalu, Jokowi membagikan 5.000 sertifikat tanah kepada warga Surabaya. Kemudian, Jokowi berjanji untuk membagikan 9 juta sertifikat tanah pada 2019.
Ferry Mursyidan Baldan, anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, menekankan agar Jokowi menjelaskan peran berbagai pihak yang terlibat dalam pembagian sertifikat tanah, seperti Camat, Bupati, dan Wali Kota. “Jadi tidak ujug-ujug dari Presiden terus diserahkan, penegasan bahwa ada proses itu penting,” kritiknya.
3. Berencana untuk meresmikan tol trans Jawa
IDN Times/Vanny El RahmanPada Senin (12/11) lalu, Menteri BUMN, Rini Seomarno, melakukan ekspedisi tol Trans Jawa dari Surabaya ke Jakarta. Dia ingin memastikan bahwa tol tersebut siap diresmikan oleh Jokowi pada Desember mendatang. Lebih dari itu, Rini bahkan menjelaskan rencana Presiden untuk membangun tol Trans Jawa dari Merak hingga Banyuwangi.
“Kami bersama-sama memang memberi komitmen kepada bapak presiden, dari Merak-Surabaya akan bapak resmikan Desember nanti. Nanti kami lihat satu-persatu supaya beliau bisa meresmikan Merak-Surabaya,” kata Rini.
Baca Juga: Jokowi, Kapsul Waktu, dan Para Avengers
