Rp467 Triliun untuk Warga Miskin, Menkeu: Semoga Tak Dikorupsi
Menkeu Sri Mulyani bersama Mensos Tri Rismaharini saat mengunjungi Kecamatan Pujon. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)
Malang, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, mendatangi Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang pada Jumat (20/01/2023). Mereka memantau berbagai program untuk mengentas kemiskinan di Malang bagian barat ini.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani membocorkan kalau Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp476 triliun. Anggaran ini diharapkan bisa memberikan hasil nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
"Pada tahun 2023 sejumlah anggaran perlindungan sosial di APBN ada Rp476 triliun. Sehingga saya bersama Menteri Sosial bisa melihat aktivitas apa dari Kementerian Sosial yang memang betul-betul memberikan hasil nyata agar terus dijaga dan dijalankan," terangnya.
1. Berharap agar tidak dikorupsi
Mensos Tri Rismaharini dan Menkeu Sri Mulyani saat berkunjung ke Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)Anggaran yang fantastis ini menurut Sri Mulyani bisa segera dimanfaatkan pemerintah daerah agar disalurkan kepada warga yang memiliki kerentanan. Oleh karena itu, ia berharap agar anggaran ini tidak dikorupsi.
"Semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan dari APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan. Dan tidak dikorupsi," ucapnya.
Baca Juga: Tertinggi di Jatim, Pernikahan Dini di Kab. Malang Lewati Ponorogo
2. Anggaran dimanfaatkan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya
Mensos Tri Rismaharini dan Menkeu Sri Mulyani saat berkunjung ke Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)Sri Mulyani mengatakan kalau pemanfaatan anggaran di tahun 2023 akan berbeda dari tahu 2022, meskipun perbedaannya tidak signifikan. Pasalnya kondisi Indonesia pada 2022 masih dalam masa Pandemik COVID-19 dan guncangan harga minyak goreng yang meroket.
Sehingga bantuan yang disalurkan pada 2022 kebanyakan adalah minyak goreng, bantuan subsidi upah, sampai bantuan pedagang kaki lima.
"Pada tahun 2022 memang haris diakui jika situasi pandemik dan ada guncangan harga minyak goreng berpengaruh. Sehingga beberapa anggaran pada 2022 tidak diteruskan. Sehingga program yang ada pada 2022 akan didesain ulang, tergantung kepada kementerian dan lembaga," tuturnya.
3. Kegiatan di Kabupaten Malang
Mensos Tri Rismaharini dan Menkeu Sri Mulyani saat berkunjung ke Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)Sri Mulyani dan Risma datang ke Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dengan misi mengentaskan kemiskinan warga di sana. Mereka memantau program Kemensos yaitu Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), yaitu program pemberdayaan melalui pemberian modal usaha.
PENA diberikan kepada mereka yang berusia 20 tahun hingga 40 tahun. Kemudian pemerintah bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) 2022 dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2021 akan menjadi prioritas Kemensos.
Kemudian mereka yang sebelumnya tidak memiliki usaha juga diperbolehkan bergabung. Sehingga bisa memulai usah dari nol seperti usaha makanan, minuman, jasa, kerajinan, pertanian, dan lain-lain.
Di Indonesia, sebanyak 5.209 keluarga menjadi penerima program PENA. Dimana 238 keluarga masuk dalam ketegori miskin ekstren, 4.971 kategori miskin. Di Malang sendiri, ada 443 keluarga yang menerima program ini.
Baca Juga: Bullying dan Pengeroyokan Santri di Malang, 40 Orang Diperiksa
Community Writer
Rizal Adhi Pratama
Menulis adalah pekerjaan untuk merajut keabadian. Dengan menulis kita meninggalkan jejak-jejak yang menghiasi waktu. Tulisan dan waktu adalah 2 unsur yang saling tarik menarik membentuk sejarah.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
