Datang ke Banyuwangi, Wakil Ketua KPK Beri penyuluhan anti korupsi
IDN Times/Mohamad Ulil Albab
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Banyuwangi, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang melakukan kunjungan ke Kabupaten Banyuwangi, Senin (22/7). Dalam kunjungannya, Saut memberikasi edukasi dan penyuluhan antikorupsi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).
1. Perlu melihat Banyuwangi secara fisik
IDN Times/Mohamad Ulil Albab
Saut mengatakan, KPK penasaran dengan Banyuwangi dan masuk dalam list daerah yang pertama dikunjungi di Jawa Timur. Saut ingin datang langsung dan memastikan apakah capain-capaian di Banyuwangi seperti diberitakan di media massa.
"Kita harus fair, ketika melihat suatu daerah. Kan saya jalan di banyak daerah, membandingkan daerah satu dengan yang lainnya di era sosial media kan nggak harus liat secara fisik. Tapi kamu harus ada di sana untuk melihat, dan sekarang setelah kita lihat seperti yang diberitakan kan, daerahnya lebih hijau, masyarakatnya lebih kompetitif, lingkungannya lebih baik, kan gitu," kata Saut di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Senin (22/7).
Sementara itu, terkait capaian Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Kabupaten Banyuwangi dalam rencana aksi perbaikan tata kelola pemerintahan untuk pencegahan korupsi, saat ini Banyuwangi meraih nilai 7, dari sebelumnya 6,5.
Saut menilai, Banyuwangi cukup low profile dari capaian Korsupgah, yang seharusnya 7 namun masih tercatat 6,5.
"Kemajuan -kemajuannya, dari angka angka itu memang cenderung harus kita waspadai. Jadi angkanya harusnya dapat 7, tapi low profile-nya dapat 6,5, dari Korsupga itu, jadi mau kita naikkin angkanya," kata Saut.
2. Perlu ada update data di Korsupgah
IDN Times/Mohamad Ulil Albab
Dalam Korsupgah, KPK menilai 8 indikator dari kinerja pemerintah, mulai dari perijinan terpadu satu pintu, ASN, Dana Desa, e- bdugeting, e-planning dan sebagainya.
"Kalau ASN bagaimana jenjang karirnya, kalau dana desa bagaimana pertanggungjawaban nya, nah indikator itu sudah dijalankan. Angkanya cukup baik meski di web kita angkanya belum semuanya diisi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Saut mengingatkan Banyuwangi untuk memperbaiki data sekaligus melampirkan data-data terkait delapan area pencegahan korupsi di website korsupgah.kpk.id.
"Ini perlu dilakukan Banyuwangi jika ingin naik kelas. Sebenarnya angkanya di lapangan baik, namun ternyata belum semua diisi oleh Banyuwangi," jelasnya.
3. Siap bantu sita aset bermasalah
IDN Times/Mohamad Ulil Albab
Dalam kesempatan itu, Saut bahkan menawarkan bantuan apa yang bisa dilakukan KPK untuk Banyuwangi. KPK, kata Saut, bisa turun membantu dari lima tugas KPK, mulai dari supervisi, monitoring, hingga koordinasi.
"Ada tidak mimpi Pak Bupati yang belum tercapai yang perlu KPK turun membantu seperti di beberapa daerah kita membantu membereskan aset, aset yang dikuasai oleh orang-orang tertentu, ada kelompok-kelompok preman gitu di daerah-daerah ya itu kita datang, baik di BUMN dan lain-lain," terangnya.
Selama tiga hari di Banyuwangi, Saut menggelar kegiatan berupa penyuluhan dan kampanye anti korupsi. Mulai mendongeng bersama anak TK dan SD, penyuluhan pelajar dan mahasiswa, hingga sosialisasi program KPK kepada pemangku kebijakan.
Baca Juga: Banyuwangi dan LOKET Kolaborasi Kembangkan Destinasi Sport Tourism
4. Manfaatkan kegiatan KPK
IDN Times/Mohamad Ulil Albab
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menceritakan beberapa strategi dan inovasi di tengah anggarannya yang terbatas, mulai dari program rantang kasih yang memberikan makanan gratis untuk warga lanjut usia setiap hari yang diantarkan ke rumahnya, hingga menggandeng Gojek untuk program tersebut.
"Anggaran kami terbatas, Gojek kami ajak kolaborasi untuk antar obat ke rumah pasien, sehingga tidak perlu antre di rumah sakit, Gojek juga kami gandeng untuk mengantarkan rantang kasih ke warga miskin setiap hari," katanya.
Anas juga menghimbau semua ASN maupun masyarakat Banyuwangi untuk memanfaatkan kegiatan dari KPK tersebut. Seperti halnya memperkaya konten-konten edukatif anti korupsi hingga model-model pengisian LHKPN bagi para pejabat Banyuwangi.
"Gunakan kesempatan langka ini, sebaik mungkin. Manfaatkan untuk belajar dan meningkatkan integritas kita serta lingkungan kita," ujarnya.
Baca Juga: Ini Penyebab Capim KPK Gagal Lolos ke Tahap ke-3
