2. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan hilang

Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Selain itu, lanjutnya, salah satu dampak instan yang akan didapat jika amandemen benar-benar terjadi adalah rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang semakin terkikis. Padahal, saat ini pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk bisa mengantongi kepercayaan masyarakat sepenuhnya.

"Amandemen tersebut juga bisa memicu semakin besarnya ketidakpercayaan publik terhadap partai atau wakil di parlemen karena menganggap semua peraturan yang ditetapkan berdasarkan atas kepentingan tertentu," ungkapnya.

Radian juga menganggap bahwa wacana presiden 3 periode seakan-akan membuat Indonesia kekurangan sosok pemimpin yang potensial. Hal ini juga bisa mengurangi semangat para calon pemimpin dan menghalangi salah satu nilai demokrasi yaitu untuk dipilih.

“Banyak sosok di Indonesia yang hak politiknya diciderai dengan ramainya isu ini. Hal ini tentu tidak baik bagi pengembangan leadership calon atau sosok lain yang akan muncul nantinya,” tuturnya.

3. Berpotensi besar menyimpang

Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Salah satu dampak yang harus benar-benar dihindari adalah berkurangnya kinerja presiden dan jajarannya karena menjabat terlalu lama. Batasan jabatan yang dibuat seharusnya bukan merupakan suatu halangan untuk mencapai hasil yang maksimal melainkan sebuah tantangan agar bisa menunjukkan kinerja sebaik mungkin dalam kurun waktu 2 periode tersebut.

"Berkaca pada hukum alam, menurutnya semakin lama dan semakin besar kekuasaan, maka kekuasaan itu memiliki peluang besar untuk cenderung menyimpang dan absolut," pungkasnya.

Baca Juga: Mahfud MD: Ubah Jabatan 3 Periode Wewenang MPR, Bukan Presiden

4. Wacana presiden 3 periode ditepis Jokowi

Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Sebelumnya, wacana presiden RI 3 periode ini digaungkan oleh Amin Rais. Ia menilai, kudeta Partai Demokrat yang terjadi merupakan salah satu skenario untuk menggandeng Demokrat agar bisa melakukan amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk mengubah batasan presiden menjadi 3 periode.

"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin satu, dua, pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," kata Amien seperti dalam sebuah video yang ditayangkan di akun Instagram-nya, @amienraisofficial, Senin (15/3/2021).

Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo pun sudah menanggapi secara langsung wacana itu. Ia menegaskan tidak menginginkan menjabat hingga 3 periode dan akan tetap patuh pada konstitusi yang berlaku.

"Janganlah membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat jadi presiden tiga periode," kata Jokowi dalam keterangan persnya yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Baca Juga: Tolak Presiden 3 Periode, PKS: Tidak Sesuai Fitrah Demokrasi