Membangun UMKM Indonesia Melalui Investasi Asing
IDN/Ardiansyah Fajar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Kementerian Koperasi dan UMKM gelar diskusi Forum Merdeka Barat di kantor Pemerintah Provinsi Jawa timur, Rabu (22/11). Dalam diskusi itu membahas bagaimana usaha bisa meningkatkan daya saing daerah melalui program koperasi dan investasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Baca Juga: Seandainya Kalah Pilpres 2019, Sandiaga Sudah 'Investasi' Pilpres 2024
1. Rancangan kebijakan penolakan dana investasi asing yang di bawah Rp10 miliar
IDN Times/CynthiaStaf Ahli Bidang Ekonomi Makro, Agung Harimba Rachman, mengungkapkan kementerian merancang kebijakan perlindungan UMKM untuk mendapatkan dana investasi. "Jadi kebijakan perlindungan UMKM itu ada beberapa hal, yang pertama secara general investasi asing tidak boleh kurang dari Rp10 miliar termasuk bidang apapun," ungkap Hanung
2. Penentuan kebijakan perlindungan UMKM diharapkan tepat sasaran
IDN Times/Ardiansyah fajarHanung juga menambahkan bahwa kebijakan ini diharapkan tepat sesuai sasaran UMKM yang berpotensi dan sesuai kriteria. "Seperti percetakan kain yang membutuhkan Rp100 miliar tidak cocok untuk diproteksi UMKM," katanya.
Alasannya, perlindungan anggaran UMKM membutuhkan dana yang lebih besar pada Rp10 miliar.
3. Pedagang eceran dan jasa online tidak dilindungi kebijakan UMKM
UnplashKementerian Koperasi dan UMKM menyeleksi model usaha yang sesuai kriteria. Ini tidak termasuk dalam pedangan eceran dan jasa online. "Pedagang eceran yang mengunakan jasa pemesanan pos dan internet, maupun jasa online, konsep kemitraannya belum jelas. Kedua jasa itu juga dibatasi," lanjutnya.
4. Kriteria usaha yang terlindungi oleh kebijakan ini
PixabayPemberian dana investasi tidak langsung diberikan begitu saja, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk terlindungi oleh kebijakan ini. "perlindungan UMKM ada dua, satu berdasarkan size dan Investasi atas sekian itu tidak boleh, dua berdasarkan produk dan harus bermitra. Jika besar wajib bermitra dengan kecil supaya tidak bersaing," tambah Hanung.
5. Kementerian ingin lapangan kerja juga tinggi karena tingginya investasi di UMKM
UnplashProgram kerja ini juga diharapkan kementrian untuk mendorong tersedianya lapangan kerja dan kenaikan GNP akibat pertumbuhan UMKM. "UMKM diseluruh dunia ini rata-rata 97 persen dan diciptakan lapangan kerja dari situ," ungkap hanung.
Baca Juga: Genjot Investasi, Pemprov Jatim Pamer Pertumbuhan Ekonomi ke Belanda
