Wapres Desak PBB Beri Kuota Negara Berkembang di Dewan Keamanan

Yenny Wahid ikut dorong pembahasannya

Surabaya, IDN Times - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan kuota Dewan Keamanan bagi negara berkembang. Sehingga, salah satu negara berkembang bisa mendapatkan hak veto. Keinginan itu didasari masih terjadi konflik antarnegara, utamanya negara berkembang.

"Seperti pendudukan Israel di Palestina, serangan multinasional ke Irak. Perang Rusia-Ukrania yang kemudian berdampak secara global," ujarnya saat Muktamar Internasional 1 Abad NU di Hotel Shangri-La Surabaya, Senin (6/2/2023).

1. Dorong beri kesetaraan anggota PBB dan forum internasional

Oleh karena itu, sambung mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, harus diperkuat dengan memberikan kesetaraan hak antaranggota. "Dan menambah respresentasi sebagai anggota tetap dewan keamanan yang mempunyai hak veto dari negara berkembang," kata Ma'ruf.

Tak hanya itu saja, Ma'ruf juga mendorong agar forum-forum internasional disemarakkan. Sehingga pembahasan global dan kepedulian antarbangsa lebih intens. "Diperbanyak forum-forum internasional yang memberi pengaruh kuat terhadap PBB," imbuh dia.

Baca Juga: 1 Abad NU Dihadiri Presiden-Wapres, Diharapkan Pakai Baju Putih

2. Kesetaraan perlu karena banyak poros dan kekuatan baru

Sementara itu, Ketua Pelaksana Peringatan Hari Lahir (Harlah) 1 Abad NU, Zannuba Arifah Chafsoah alias Yenny Wahid menegaskan kalau dunia sudah berubah. Semua tidak hanya berpusat ke Amerika Serikat. Tapi ada kekuatan baru.

"Banyak poros baru, kekuatan baru. China naik, ada Rusia, ada Amerika, Timur Tengah berperan. Indonesia pun ditunggu perannya," kata dia saat ditemui.

3. Kesepakatan perlu dibahas PBB sebagai wadahnya

Tentunya, sambung salah satu putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini, harus ada kesepakatan antarnegara untuk menentukan arah masa depan. Nah, hal tersebut dapat dilakukan melalui forum di PBB.

"Institusi internasional seperti PBB harus dikuatkan. Karena dia (PBB) wadah kesepakatan dunia," tegas Yenny.

Baca Juga: Kontroversi Jilbab Pramugari, Wapres Ma'ruf: Larangan Aneh

Topik:

  • Zumrotul Abidin

Berita Terkini Lainnya