Jatim Rawan Korupsi, KPK Sebut 80 Persen di Pengadaan Barang dan Jasa
IDN Times/ Cije Khalifatullah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah rupanya kebanyakan bermula dari perencanaan anggaran. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwato saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (28/2).
1. Ada 13 kepala daerah kena OTT
(Daftar Operasi Tangkap Tangan KPK periode 2005-2018) IDN Times/Sukma Shakti
Alex sapaan akrabnya menilai bahwa Jawa Timur (Jatim) termasuk yang kepala daerahnya rawan tersandung kasus korupsi. Terbukti, dalam masa pemerintahan Gubernur, Soekarwo saja, ada 13 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu data akhir tahun 2018," katanya.
Baca Juga: Terlibat Korupsi Dana Desa, Dua Mantan Kades Segera Disidang
2. Kebanyakan ada di pengadaan barang dan jasa
IDN Times/Ardiansyah FajarKerawanan itu, lanjut Alex, 80 persen terjadi pada pengadaan barang dan jasa. Runtutannya ialah perencanaan proyek yang telah dipesan. "Itu usulan bukan dari usulan masyarakat tapi usulan pengusaha. Jadi mengusulkan ini loh jadi kalau ada kegiatan diusulkan anggarannya ke DPR," ujarnya.
3. Proses lelang rawan penyimpangan
IDN Times/Sukma ShaktiSetelah perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, biasanya proses lelang tersebut juga disimpangkan. "Kalau proses lelangnya nggak benar, yakinlah harganya juga pasti nggak bener, terjadi mark up dan lain-lain. Itu lah rentetannya seperti itu," terang Alex.
"Biasanya kalau kita lelang ya nggak bener nanti pasti dari kepala daerahnya pasti minta fee," lanjutnya.
4. Ada 10 daerah di Jatim yang memiliki nilai baik dalam hal transparansi
IDN Times/Sukma ShaktiMeski begitu, Alex mengapresiasi beberapa pemerintah daerah (Pemda) di Jatim yang mendapatkan nilai di atas rata-rata nasional atas transparansi. Sepuluh pemda itu, Lamongan, Surabaya, Pemprov Jatim, Situbondo, Batu, Banyuwangi, Malang, Kediri, Sampang dan Blitar.
"Tetapi kembali lagi bahwa itu terkait dengan program-program pencegahan tidak menjamin juga kalau itu nilainya baik dia terus tidak ada masalah, karena di beberapa daerah yang nilainya baik ternyata kepala daerahnya kena KPK," beber Alex.
"Paling tidak itu menunjukkan itikad kepala daerah masing-masing untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik, masalah perizinan lebih mudah, kemudian pengadaan barang dan jasa lebih transparan. Hal-hal seperti itu kita harapkan mampu mencegah korupsi," pungkasnya.
Baca Juga: Cegah Pungli dan Korupsi, Kejari Bangkalan Berikrar Zona Integritas
