Surabaya, IDN Times - Realisasi pendapatan APBD Jawa Timur (Jatim) tahun 2021 menempati peringkat pertama nasional yakni mencapai 103,97 persen. Dari target pendapatan sebesar Rp32,9 triliun, sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp34,2 triliun.
"Hal ini patut kita syukuri, karena ditengah pandemik COVID-19 yang belum juga berakhir kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat baik," ujar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Rabu (5/1/2022).
Adapun rincian realisasi pendapatan daerah Jatim, Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditargetkan sebesar Rp17,1 triliun terealisasi sebesar Rp18,9 triliun atau 110,50 persen. PAD ini terdiri Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp14,2 triliun terealisasi sebesar Rp15,4 triliun, atau 108,25 persen.
Rincian Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditargetkan sebesar Rp6,4 triliun terealisasi sebesar Rp6,8 triliun atau 107,41 persen, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp3,1 triliun terealisasi sebesar Rp3,8 triliun atau 120,86 persen.
Lebih lanjut, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditargetkan Rp2 triliun terealisasi Rp2,2 triliun atau 108,99 persen, Pajak Air Permukaan (PAP) ditargetkan Rp30 miliar terealisasi Rp38,4 miliar atau 128,03 persen, Pajak Rokok (PR) ditargetkan Rp2,5 triliun terealisasi Rp2,4 triliun atau 94,20 persen.
Kemudian rincian PAD, Retribusi Daerah ditargetkan Rp110,3 miliar terealisasi Rp110,6 miliar atau 100,33 persen, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan Rp404,5 miliar terealisasi Rp408,6 miliar atau 101,03 persen, Lain-lain PAD Yang Sah ditargetkan Rp2,3 triliun terealisasi Rp3 triliun atau 126,45 persen.
Selanjutnya, realisasi pendapatan daerah Jatim, Pendapatan Transfer ditargetkan Rp15,6 triliun terealisasi sebesar Rp15,1 triliun atau 97,12 persen, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp200,2 miliar terealisasi sebesar Rp151 miliar atau 75,45 persen.
Dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut, Khofifah menyebut bahwa PAD Jawa Timur mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2021. "Yaitu sebesar 55,23 persen," ucap dia.
Sementara belanja daerah, lanjut dia, dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2021 direncanakan Rp36,6 triliun, terealisasi Rp33,7 triliun atau 92,14 persen yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.
Mantan Menteri Sosial ini optimistis dengan semakin melandainya kasus COVID-19 di Jatim, ditambah tingkat vaksinasi yang terus meningkat maka pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan progresif.
"Saya berharap realisasi pendapatan daerah yang cukup strategis ini dapat dibarengi peningkatan belanja daerah yang bersifat produktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah diberbagai sektor," kata Khofifah.