Madiun, IDN Times – Pemkab Madiun terus mengatur strategi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 di wilayahnya. Yang terbaru, wacana mengalihkan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) tahap kedua telah bergulir dalam rapat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Senin (13/4).
“Kalau mungkin ada kekurangan anggaran. Karena, konsentrasi ke COVID-19 semuanya,” kata Asisten Administrasi Umum Pemkab Madiun, Soehardi.
Pengalihan anggaran kegiatan masing-masing OPD tahap pertama baru dilakukan pemkab pekan lalu. Nominal dana yang digeser sebanyak Rp40 miliar. Sebelumnya, duit sebanyak itu untuk program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Menurut Soehardi, seperti anggaran perjalanan dinas, sosialiasi kegiatan, rapat bimbingan teknis, dan sebagainya. Kemudian dialihkan untuk kegiatan, seperti pengadaan dan penyemprotan disinfektan dan pembelian alat pelindung diri (APD).
Kegiatan pencegahan penyebaran virus corona menjadi prioritas saat ini. Bahkan, pemerintah pusat telah menetapkannya sebagai bencana nasional. Untuk pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah diberi keleluasaan mengalihkan dana untuk agenda seputar pandemi COVID-19.
Namun demikian, Soehardi menegaskan setiap anggaran yang digunakan tetap harus dipertanggungjawabkan. Entah itu yang berkaitan dengan kesehatan, sosial, dan ekonomi dampak dari virus corona. “Setelah anggaran kami alihkan, maka harus diketahui oleh DPRD,” kata dia kepada IDN Times.
Ketua DPRD Kabupaten Fery Sudarsono menyatakan bahwa pihak pemkab telah memberitahukan ihwal pengalihan anggaran di OPD. Menurut dia, langkah itu memang diperlukan di tengah pandemi COVID-19.
Namun demikian, legislator dari PDI Perjuangan ini berharap agar pengalihan anggaran di masing-masing OPD dilakukan dengan cermat. Ini untuk mengantisipasi agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan baru pasca pandemi COVID-19 berakhir.
“Tolong masing-masing OPD menggunakan anggaran sebaik mungkin,” ujar mantan Kepala Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan ini.