21 Pasal Perda Penanaman Modal Akan Direvisi, Biar Investasi Gak Ribet

Perubahan Perda ini juga akan merevisi tentang pembagian bidang usaha terbuka dan bidang usaha tertutup, penambahan materi untuk jenis dan sektor perizinan usaha di Jatim. Kemudian, ada juga materi tentang pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dalam perubahan Perda, pemerintah akan menghapus materi pemberian izin berusaha oleh Lembaga Online Single Submission (OSS). Alasannya, sudah diatur di Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 69 Tahun 2020. Perubahan ini juga akan dihapus nomenklatur izin komersial, komitmen, izin operasional karena sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2021 sudah tidak diatur.

"Dalam rangka upaya meningkatkan realisasi investasi di Jatim, dalam revisi perda ini juga akan diatur tentang pemberian insentif atau kemudahan dalam penanaman modal. Insentif ini bisa macam-macam bentuknya, namun semua akan mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah," tegas Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai rapat paripurna, Senin (1/8/2022).

Meski begitu, Khofifah tidak mau kalau penanam modal di Jatim, khususnya pihak asing dengan seenaknya mengembangkan usaha di wilayahnya. Sejumlah aturan akan dikenakan kepada Penanam Modal Asing (PMA). Salah satunya kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal.

"Kita ingin agar dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan di Jatim, meski penanam modalnya merupakan PMA,  kita harus memastikan bahwa tenaga kerja di daerah  tetap bisa menjadi prioritas. Termasuk jika ada tenaga kerja asing, harus ada transfer of knowledge. Hal itu akan diatur  dalam Perda ini," tegas Khofifah.

Selain itu, aturan soal prinsip kemitraan antara penanam modal dengan usaha kecil, menengah, dan koperasi dalam Perda ini juga akan disempurnakan. Penyempurnaan itu mengacu pada ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Selain itu, pengawasan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal juga akan diatur dalam perda ini. Teknis pengawasan dilakukan oleh DPMPTSP sesuai ketentuan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP. Perubahan perda ini, diharapkan seluruh pelaku usaha di Jatim merasa tenang, aman, dan nyaman dalam menjalankan usahanya. Dia yakin suasana iklim usaha yang kondusif akan tercipta.

"Jika iklim usaha kondusif, maka InsyaAllah lapangan kerja juga akan terbuka lebar. Sehingga percepatan penyejahteraan masyarakat Jatim bisa kita wujudkan," pungkasnya.