Surabaya, IDN Times - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke-33 membahas sinergi pengusaha-pemerintah dan tantangan regulasi di era kepimpinan baru nasional di Novotel Samator Surabaya, Kamis (29/8/2024). 

Kegiatan yang digelar selama dua hari itu membahas perizinan berusaha pasca Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), kebijakan pajak dan retribusi daerah pasca Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dan Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat investasi di daerah. 

Sejalan dengan itu, Ketua Penyelenggara Rakerkonas Eddy Hussy mengatakan, acara diisi dialog dengan menteri dan Ketua Dewan Pakar Koalisi Indonesia Maju. Dialog diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kebijakan pemerintah sehingga pengusaha lebih dapat berkontribusi dalam tingkat nasional." 

Menurutnya, tema "Sinergi Pengusaha dan Pemerintah: Memastikan Kualitas Regulasi dan Peran Birokrasi dalam Memperlancar Kegiatan Usaha" ini tidak hanya relevan, tetapi juga penting untuk dibahas bersama mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global dan nasional saat ini.

"Kualitas regulasi dan efisiensi birokrasi adalah dua hal yang sangat menentukan kelancaran operasional bisnis. Oleh karenanya, itu harus menjadi perhatian kita," tuturnya.  

Dalam kegiatan yang melibatkan perwakilan 32 provinsi ini, Ketua Umum APINDO Shinta Wijaya Kamdani menyampaikan, "Indonesia diharapkan tidak hanya berdaulat secara politik, tapi juga secara ekonomi. Kolaborasi dibutuhkan oleh semua elemen agar kita menjadi bangsa yang merdeka sebenar-benarnya," ungkapnya.

Menurutnya, APINDO yang sudah berusia lebih dari 72 tahun menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Ia menyampaikan, perekonomian sudah seharusnya bersinergi dengan pemerintah.

"Pelaku usaha berkomitmen untuk mendukung percepatan ekonomi, peningkatan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghasilkan pekerja yang berdaya saing," tuturnya. 

Kegiatan Rakerkonas APINDO menjadi acara tahunan yang merangkum masukan, rekomendasi, dan saran dari 2.000 pengusaha nasional, tak hanya perusahaan besar, tetapi juga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, turut buka suara terkait Rakerkonas APINDO ke-33.

"Para pengusaha biasanya terlibat pada masalah regulasi. Kami di Jawa Timur berkomitmen bahwa semua kebijakan, perizinan, dan layanan terkait dunia usaha pasti diberikan yang terbaik," katanya. 

Bahkan, katanya, jika pengusaha tidak puas dengan pelayanan di daerah Jatim, ia berjanji akan menyelesaikannya langsung.

"Daerah Jawa Timur investasinya naik 36,3% karena memang kami betul-betul mengawal semua investor asing maupun dalam negeri. Kita berusaha untuk menjaga semua sektor makroekonomi dan juga regulasi-regulasi terkait," pungkasnya. 

Baca Juga: Apindo: Target RAPBN Realistis, tapi Berpotensi Defisit Lebih Tinggi