Surabaya, IDN Times - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya bocor karena maraknya parkir liar. Kebocoran PAD parkir Surabaya mencapai Rp18 miliar. 

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati mengatakan potensi PAD parkir telah dilakukan kajian. Tak tanggung-tanggung, anggaran kajiannya mencapai Rp200 juta. 

"Jadi sebetulnya dari hasil kajian yang kemarin kita sudah anggarkan Rp200 juta untuk kajian tentang potensi PAD dari parkir, baik TJU (Tepi Jalan Umum) maupun TKP (Tempar Parkir Khusus)," ujarnya kepada IDN Times, Rabu (3/1/2024)

Hasil kajiannya, pendapatan dari parkir bisa mencapai Rp40 miliar per tahun. Namun kenyataannya, hasilnya PAD parkir pada 2023 hanya Rp22 miliar. 

"Itu kajiannya sudah berdasarkan seluruh titik parkir yang potensi di seluruh Kota Surabaya. Nah kenyataannya 2023 kemarin hanya Rp22 miliar, hanya sekitar 50 persen lebih," ungkap dia. 

Aning menyebut, hal ini merupakan sesuatu yang miris. Apalagi, sekarang merupakan era digital dan Surabaya merupakan kota besar. 

"Kalau dulu mungkin masih COVID-19 itu kita bisa pahami karena banyak titik parkir yang tidak berfungsi. Kemudian kecil pendapatannya karena sepinya mobilisasi orang tapi sekarang kan bukan alasan lagi, berarti memang kan kebocoran parkir itu nyata adanya," terangnya. 

Maka yang mesti dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) adalah mengevaluasi total. Baik sistem yang ada, Sumber Daya Manusia (SDM), komunikasi dengan berbagai pihak dan juga stakeholder terkait lainnya.

"Jadi ada beberapa titik kebocoran parkir yang kita sudah kasih solusi, Dinas Perhubungan harus bisa menjalankan kalau itu terlaksana luar biasa maka seluruh titik parkir liar semuanya juga akan mengikuti," tutur Aning. 

Sebenar, dulu Dishub melakukan pembinaan kepada jukir selama tiga tahun. Namun, beberapa tahun belakangan, pembinaan pada jukir ditiadakan. 

"Kemudian juga model sekarang UPTD  parkir maka perlu dicoba lah menggunakan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) di BLUD kan. Atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) kan. Karena parkir ini besar sekali potensi pendapatannya. Kalau mereka mau untuk mencoba pola atau sistem menghindari kebocoran," paparnya. 

Terpisah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Dinas Perhubungan (Dishub) di tahun 2024 ini intens melakukan pengawasan. Ia meminta pengawasan dimaksimalkan di titik yang terdapat tanda larangan parkir.

"Setiap ada tanda larangan parkir, maka selama jam kerja, plus 5 jam berikutnya, maka harus ada petugas (Dishub) di titik itu," ujar Eri. 

Eri melihat banyak kendaraan parkir harian di titik yang ada tanda larangan parkir. Hal itu yang menjadi  kebocoran PAD dari retribusi parkir.

"Ada tanda larangan parkir besar, di sana ada mobil sampai dinoan (harian), terus (PAD) tidak bocor bagaimana. Makanya saya bilang mulai jam 7 pagi sampai 4 sore, lalu shift kedua sampai jam 11 malam (ada petugas), sehingga tidak ada mobil parkir di sana. Itu kerja cerdas untuk meningkatkan PAD," tegasnya.

Menurut dia, pencegahan terhadap kebocoran retribusi parkir, bisa dilakukan Dishub Surabaya dengan memanfaatkan digitalisasi. Misalnya, Dishub memasang CCTV di setiap restoran untuk mengawasi parkir tepi jalan umum di area tersebut.

"Yang restoran juga begitu. Kalau cerdas lagi, setiap restoran itu dikasih CCTV di jalannya, untuk menghantam (memantau) parkirnya, berapa mobil yang parkir. Jadi ada mobil parkir langsung kebaca CCTV," paparnya.

Eri juga meminta Dishub menyampaikan laporan pendapatan retribusi parkir per hari. Laporan yang disampaikan berupa jumlah retribusi yang diterima dan berapa kekurangan dari target yang belum tercapai. Dengan demikian, diharapkan ada perbaikan untuk mencapai target retribusi parkir pada keesokan harinya.

"Jadi saya minta setiap hari orang yang menjadi nomor satu, harus membuat laporan dimasukan kepada Kepala PD (Perangkat Daerah). Yang dimasukkan dalam laporan itu harus sesuai dengan tupoksinya, jadi kelihatan," pungkas dia.