Surabaya, IDN Times - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa pulang umrah pada Rabu (10/1/2024). Sesampainya di tanah air, ia langsung memimpin rakor program kerja Pemprov Jatim Tahun 2024.

Dalam rakor tersebut, Khofifah ingin menggenjot investasi dua proyek baru di Jatim. Yakni, Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Bangkalan, Madura dan Puspa Agro di Sidoarjo. 

Kedua proyek tersebut telah masuk pada proses pembebasan lahan untuk kemudian bisa dilakukan finalisasi Master Plan dan dimasukkan ke dalam I-PRO. "Puspa Agro pembebasan lahan untuk akses jalan secara mandiri sudah selesai, jadi anggaran di tahun ini pengaspalan," ujarnya.

"Kemudian saya minta masterplan dievaluasi kembali baru kemudian dimasukkan di IPRO," tambahnya.

Sementara, untuk IISP, Pemprov Jatim berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait realisasi pembangunan. Ia berharap, pembangunan tahap awal berupa masjid segera dimulai.

"Saya berharap nantinya jika setelah Ground Breaking akan banyak masyarakat yang kemudian berinfaq, berzakat, bershodaqoh supaya kepemilikannya bisa seperti Masjid Nasional Al-Akbar. Baik yang sifatnya personal maupun institusional," pungkasnya.

Menurutnya, investasi ke dua proyek ini bakal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jatim tahun 2024. Selain itu, BUMD maupun UPT diminta lebih gencar dalam mencari solusi agar PAD 2024 mengalami kenaikan.

"Untuk itu saya meminta agar lebih dimaksimalkan lagi sumber-sumber pendapatan baik dari BUMD maupun UPT," katanya.

Khofifah menjelaskan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim TA 2024. Dimana besaran pendapatan Jatim mencapai Rp31,418 triliun dan belanja daerah sebesar Rp33,265 triliun. 

Sebagai informasi, dari besaran postur APBD Jatim TA 2024, pengalokasian anggaran terbagi dalam berbagai sektor. Pertama urusan pemerintahan sebesar Rp12,207 triliun atau 36,7 persen, pendidikan Rp8,95 triliun atau 26,91 persen dan kesehatan Rp5,35 triliun atau 16,09 persen.

Kemudian urusan sosial sebesar Rp2,77 triliun atau 8,34 persen, infrastruktur sebesar Rp2,25 triliun atau 6,77 persen dan ekonomi sebesar Rp1,72 triliun atau 5,19 persen. 

Dari pengalokasian tersebut, terdapat berbagai program strategis di antaranya optimalisasi pelayanan dengan perbaikan sarana dan prasarana bagi masyarakat hingga Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi SMA, SMK, PK-PLK Negeri. 

Kemudian di urusan kesehatan, turut menjadi prioritas adalah peningkatan layanan kesehatan di pulau-pulau, penurunan AKI - AKB dan Stunting serta pemberian Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem, PKH Plus dan ASPD di sektor sosial. 

Baca Juga: Khofifah Gabung TKN Prabowo-Gibran