Mengutuk Keras Jokowi, BEM FH UB Tuntut Seluruh Menteri Mundur
BEM FH UB menilai Presiden RI harusnya netral
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Malang, IDN Times - Sikap Presiden Republik Indonesia (RI) Jokowi Widodo yang terkesan berpihak pada salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menimbulkan gelombang protes. Banyak pihak menilai jika sikap Jokowi ini tidak etis.
Salah satu gelombang penolakan datang dari mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB). Mereka bahkan memberikan 6 tuntutan pada pemerintah.
1. Mahasiswa FH UB mengatakan jika putusan MK dan pernyataan Jokowi telah mencederai demokrasi Indonesia
Dylan Gerald Cornelis selaku Presiden BEM RDM FH UB mengatakan jika putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 90/PUU-XXI/2023 sangat sarat akan kepentingan penguasa dan diputuskan dengan menabrak segala etika hukum yang ada. Kemudian pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan capres dan cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024 sungguh memperlihatkan hilangnya etika dan moral para pejabat negara.
"Kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum menyadari dan turut prihatin atas hilangnyanilai etika dan moral di setiap tindakan Presiden Joko Widodo yang terus mencoba melanggengkan kekuasaannya. Sehingga muncul keraguan kami akan jalannya demokrasi di negara ini yang telah kita jadikan komitmen bersama dalampenyelenggaraan negara pasca reformasi serta untuk menegakkan kedaulatan rakyat," terangnya saat berorasi pada Sabtu (3/2/2024).
Ia menilai jika pemerintah terlihat kehilangan komitmennya dalam menegakkan amanat reformasi karena haus akan melanggengkan kekuasaannya melalui cara-cara yang nihil etika. Sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Padahal menurutnya Presiden Jokowi harus dapat bersikap selayaknya negarawan, bukanmalah memberikan keberpihakan.
Baca Juga: Susul Kampus Lain, Sejumlah PTS di Surabaya Bakal Kritik Jokowi