Comscore Tracker

Bawaslu Tak Bisa Beri Sanksi Calon Kepala Daerah Langgar Protokol

Mereka hanya ditegur

Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan tak bisa memberi sanksi kepada para bakal calon kepala daerah yang tak mematuhi protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU. Hal itu terjadi karena tak ada regulasi yang mengaturnya. Bawaslu pun hanya bisa mengirimkan surat teguran.

1. Sudah beri surat edaran, tapi cakada masih membandel

Bawaslu Tak Bisa Beri Sanksi Calon Kepala Daerah Langgar ProtokolIDN Times/Indiana Malia

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengaku heran masih banyak bakal calon kepala daerah yang masih melanggar protokol kesehatan. Sebab, pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan mengirimkan surat edaran kepada peserta pemilu pada H-1 pendaftaran.

Afif mengatakan, Bawaslu RI sudah menyurati partai politik dan Bawaslu daerah, agar peserta pemilu taat protokol kesehatan pada H-1 pendaftaran.

"Seperti H-1 kita sudah menyurati semua jajaran partai dan jajaran kita (pengawas), soal memperhatikan protokol. Karena itu yang bisa kita lakukan. Sisanya koordinasi dengan Satpol PP dan Kepolisian,” kata Afif, dalam diskusi daring bertema Pilkada 2020 dan Klaster Corona, Kamis (10/9/2020).

Baca Juga: Mendagri Ancam Tunda Pelantikan Jika Cakada Langgar Protokol Kesehatan

2. Bawaslu tidak bisa menjatuhkan sanksi berat kepada paslon karena aturan tak jelas

Bawaslu Tak Bisa Beri Sanksi Calon Kepala Daerah Langgar ProtokolGibran Rakabuming Raka naik sepeda othel untuk mendaftar ke KPU Solo, Jumat (4/9/20). IDNTimes/Larasati Rey

Afif menjelaskan, dari 600-an bakal pasangan calon kepala daerah yang mendaftar ke KPUD, sebanyak 243 di antaranya melanggar protokol kesehatan lantaran membawa sejumlah massa pada saat mendaftar.

Ia juga menyebut Bawaslu tidak bisa menjatuhkan sanksi berat sebagai efek jera kepada paslon yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Bawaslu hanya bisa memberikan teguran atau surat peringatan kepada cakada.

"Undang-undang yang dilanggar ini kan undang-undang kekarantinaan dan peraturan daerah. Kalau terkait pilkada ya protokol gitu aja, tapi gak dijelaskan (sanksinya)," ujar Afif.

3. Bawaslu hanya bisa melakukan pencegahan dengan membubarkan massa, saat pendaftaran paslon ke KPUD

Bawaslu Tak Bisa Beri Sanksi Calon Kepala Daerah Langgar ProtokolBobby Nasution dan Aulia Rachman (kiri) datang ke KPU Medan menaiki Vespa (IDN Times/Indah Permata Sari)

Afif menjelaskan berdasarkan kesepakatan antara Bawaslu, KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 hanya berupa pencegahan jika mengacu kepada PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

Oleh sebab itu, menurut Afif, Bawaslu telah melakukan koordinasi dengan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rangka penerapan disiplin protokol kesehatan.

"Tentu, makanya kita menekankannya pada pencegahan. Kesepakatan kita (Bawaslu), KPU dan Kemendagri seperti membuat gugus tugas, saat itu (ada kerumunan) kita bubarkan. Jajaran kita mengambil inisiatif mencegah, dan sudah dilakukan," tutur dia.

Baca Juga: 72 Cakada Kena Tegur Mendagri, Bawaslu Diminta Jatuhkan Sanksi

Topic:

  • Faiz Nashrillah

Berita Terkini Lainnya