Tanggapi Tuntutan Massa Penolak Omnibus, DPRD Siap Buka Dialog

Usai melakukan dialog dengan massa aksi, Rimza mengakui bahwa pada intinya DPRD Kota Malang sangat mengapresiasi tuntutan mereka. Ia menyebut massa aksi memang memiliki kepekaan sosial yang sangat bagus. Maka dari itu, pihaknya mengakui siap memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan dari massa aksi. 

"Kami juga sampaikan bahwa setiap kebijakan yang tidak pro rakyat tentu kami juga kontra. Maka dari itu, apa yang menjadi tuntutan massa aksi akan kami sampaikan kepada ketua fraksi untuk dikirimkan ke pusat," tambah anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra itu. 

Selain terkait Omnibus Law, massa juga menuntut DPRD Kota Malang lebih memaksimalkan fungsi kontrol. Sebab, massa merasa bahwa sejauh ini hal itu belum optimal dilakukan. Sehingga beberapa sektor di Kota Malang masih belum berjalan maksimal dan bahkan cenderung masih menguntungkan beberapa pihak. 

"Kalau terkait fungsi pengawasan, sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Contohnya seperti kemarin saat muncul kasus bullying. Kami mendorong ekseutif untuk menanggung semua biaya perawatan korban," sambungnya. 

Di sisi lain, Rimza mengakui sangat terbuka untuk kembali berdialog dengan massa aksi. Bahkan dirinya juga sempat meminta kontak dari koordinator massa. Apabila nantinya diperlukan, maka pihaknya siap jika massa aksi menginginkan adanya bukti kerja dari DPRD Kota Malang. 

"Kami sangat terbuka untuk itu. Bahkan bisa diperlukan perwakilan massa bisa datang menyaksikan saat kami hiring dengan dinas-dinas," katanya. 

Terlepas dari itu, Rimza mengakui bahwa pihaknya tetap menghargai apa yang dilakukan oleh massa aksi. Meskipun dirinya menyebut tak bisa langsung mengabulkan keinginan mereka. Sebab, ada mekanisme aturan yang harus dilalui dalam setiap proses perjuangan aspirasi. 

"Yang jelas apa yang menjadi aspirasi mereka akan kami perjuangkan hingga ke pusat," tandasnya.