PDIP Jember Nyatakan Sikap Jadi Oposisi Jelang Pelantikan Bupati
Jember, IDN Times - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jember menyatakan sikap politik sebagai partai oposisi kepada calon bupati dan wakil bupati terpilih, Hendy Siswanto dan Muh. Balya Firjaun Barlaman.
Sikap tersebut telah disampaikan PDIP, menjelang pelantikan bupati yang akan berlangsung pada 17 Februari 2021 mendatang.
1. Mendukung jika kebijakan bupati dan wabup berpihak ke wong cilik
Kepala Bidang Pemenangan PDIP Jember, Widarto mengatakan, tantangan dan persoalan yang harus diselesaikan pemimpin Jember periode 2021-2024 sangat banyak, menyusul tidak adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember diakhir kepemimpinan Bupati Jember, Faida.
Sebagai partai yang mengklaim berpengalaman menjadi oposisi pemerintah pusat pada 2004-2014, DPC PDIP akan memanfaatkan pengalamannya untuk menjadi oposisi.
"PDI Perjuangan Kabupaten Jember, termasuk Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten
Jember akan bekerja dalam mekanisme checks and balances. Mendukung kebijakan Bupati Jember periode tahun 2021-2024 jika berpihak kepada rakyat (utamanya wong cilik), tetapi akan berada di paling depan menentang melalui mekanisme peraturan dan perundang-undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat," kata Widarto saat konferensi pers di Jember, Rabu (10/2/2021).
2. Kepemimpinan Faida disorot, dianggap mewariskan beragam persoalan
PDIP Jember juga menilai era kepemimpinan Faida meninggalkan berbagai persoalan mulai dari konflik birokrasi, tidak adanya APBD hingga berujung persoalan insfrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, dan tata ruang kota.
"Persoalan tersebut memerlukan daya kritis dari partai politik dan DPRD Kabupaten Jember untuk menempatkan kepentingan rakyat pada posisi paling utama dibandingan kepentingan kelompok apalagi pribadi," ujarnya.
3. Anti politik pencitraan dan utamakan memantau penanganan COVID-19
Melihat kondisi persoalan yang kompleks di Kabupaten Jember, DPC PDIP menilai butuh eksekusi yang tepat berdasarkan ketepatan data dan analisa untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
"Hal ini dapat dilakukan hanya jika ada peran kritis dan konstruktif dari berbagai elemen, utamanya adalah partai politik," jelasnya.
Lebih lanjut, PDIP Jember juga akan mengutamakan pemantauan kinerja pemerintah dalam penanganan COVID-19. Pihaknya tidak mau bila pemerintah daerah hanya bekerja untuk pencitraan politik.
"Tidak sekadar menebar bantuan sosial sebagai program populis berbalut politik pencitraan, tetapi harus visioner dan menyangkut hal yang mendasar atas kebutuhan rakyat serta jangka panjang," katanya.
4. Menentang praktik politik dagang sapi
Selanjutnya, dia berjanji bakal menentang sistem politik dagang sapi, terkait relasi DPRD dengan Pemkab Jember. Sistem politik dagang sapi dinilai menjadi praktik untuk melemahkan fungsi DPRD sebagai lembaga pemantau.
"Tidak menggunakan politik dagang sapi dengan pemberian bantuan sosial kepada anggota DPRD kabupaten sebagai upaya
meredam daya kritis anggota DPRD," ujarnya.
Saat Pilkada Jember 2020, PDIP (7 kursi) berkoalisi dengan PKB (8 kursi) mengusung pasangan calon nomor urut 03, Abdussalam-Ifan Ariadna Wijaya. Hasilnya, pasangan yang diusung mendapatkan perolehan suara paling kecil. Perolehan tersebut menjadi sejarah pertama kalinya PDIP kalah dalam Pilkada Jember sejak tahun 1999.
Sementara pasangan Hendy Siswanto-MB Firjaun Barlaman yang mendapat perolehan suara terbanyak, juga didukung dua partai besar, yakni Nasdem (8 kursi), Gerindra (7 kursi) dan partai lain.
