Soal Pemotongan Insentif, PPNI Jombang: Tahun Lalu Saja Belum Cair
Ketua PPNI Cabang Jombang, Nasrullah. IDN Times/Zainul Arifin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jombang, IDN Times - Rencana pemerintah pusat memotong intensif bagi tenaga kesehatan ditanggapi oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesi (PPNI) Cabang Kabupaten Jombang.
Ketua PPNI Cabang Jombang, Nasrullah mengaku sudah mengetahui kabar tersebut melalui Surat Edaran (SE) yang beredar. Di sana disebutkan bahwa insentif memang dipotong 50 persen. Untuk dokter spesialis yang seharusnya Rp15 juta menjadi Rp7,5 juta; dokter umum Rp10 juta menjadi Rp5 juta dan yang perawat Rp7,5 juta menjadi 3,750.
"Yang nakes lain itu seperti laboratorium, radiologi dan lain-lain itu mendapatkan separuhnya dari Rp5 juta menjadi Rp2,5 juta per bulan," kata Nasrullah kepada IDN Times, Kamis petang (4/2/2021).
1. Insentif bulan Juli 2020 sampai sekarang belum turun
Sebaran perawat terdampak COVID-19 di Indonesia (Youtube.com/BNPB)Keluarnya SE itu mengejutkan bagi tenaga kesehatan (Nakes) khususnya anggota PPNI di Jombang. Nasrullah menyebut insentif Nakes turun hanya sampai pada bulan Juni tahun lalu. Sementara intensif nakes yang diajukan pusat bulan Juli sampai Desember 2020 masih belum diterima
"Nah, dalam kondisi belum turun tahu-tahu sudah ada SE bahwa akan dibayarkan masing masing 50 persen dari yang semula yang sudah dianggarkan itu. Sehingga beberapa teman-teman bilang, lho kok begini," jelas dia tanpa menyebut jumlah perawat yang diajukan.
2. PPNI Jombang berharap pemerintah bisa apresiasi para perawat
Surat Edaran pembayaran intensif. IDN Times/IstimewaRupanya, kata Nasrullah, rencana pemotongan intensif itu juga sudah direspons oleh organisasi profesi baik PPNI maupun Ikatan Dokter Indonesia di pusat. Ia mengaku bahwa rekan-rekan seprofesinya sangat menyayangkan kebijakan potongan intensif itu. Sebab, para nakes selama ini sudah berjuang untuk menyelamatkan pasien COVID-19 bahkan sudah ada tiga orang perawat di Jombang yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19.
"Keberatan, tetapi juga mempertimbangkan negara dan kepentingan masyarakat. Jadi Kita menyayangkan kebijakan itu karena pasti mereka kan sudah berjuang untuk menyelamatkan dan juga teman teman kita yang melayani COVID-19 bukan hanya terdampak sakitnya, tapi ada juga nakes di Jombang yang dari PPNI 3 sudah meninggal dunia," katanya.
"Harapannya bukan apa apa, kita bukan semata-mata mencari uang banyak, itu tidak, tetapi memang itu kan penghargaan dari pemerintah yang dulu kita sama sama apresiasi tetapi tahu tahu seperti itu, ya gimana lagi," Nasrullah melanjutkan.
Baca Juga: Insentif Nakes Dipotong, Anggota DPR Sebut Pemerintah Gak Manusiawi!
3. PPNI Jombang juga sudah sempat sampaikan keberatan ke pusat
Shalat jenazah perawat Jombang di depan RSUD Jombang. Zainul ArifinNasrullah menambahkan, sikap PPNI Jombang yang menyayangkan kebijakan pemerintah itu telah disampaikan secara lisan kepada organisasi profesinya di tingkat atas. Saat itu, lanjut Nasrullah, rekan-rekannya resah dan ditindaklanjuti sehingga upaya komunikasi ke tingkat provinsi yang diteruskan ke tingkat pusat.
"Kemarin saya ditelepon dari provinsi terkait tanggapan itu. Teman-teman sudah berjuang ya kita sayangkan sebenarnya. Karena teman teman berjuang ini sudah banyak yang terpapar. Bukan hanya terpapar tapi juga sudah banyak yang meninggal, kalau di Jombang 3 orang perawat, itu belum dari daerah lain," katanya.
"Jadi kemarin kami hanya menyampaikan melalui lisan, belum sampai tertulis. Disampaikan sesuai dengan tingkatan, ke DPW PPNI Jawa Timur lalu diteruskan ke pusat," dia melanjutkan.
4. PPNI Jombang masih menunggu kepastian soal insentif nakes
Ketua PPNI Jombang, Nasrulloh. IDN Times/Zainul ArifinLebih lanjut Nasrullah mengatakan, pada hari ini, Kamis (4/2/2021) siang, menerima kabar bahwa pemotongan insentif itu akan dibatalkan.
"Hari ini ada kabar, saya juga belum tau, apakah hoaks ataukah kabar beneran akan dikembalikan seperti semula. Ini kita tunggu aja SE nya, kalau kabar itu kan kita dapatkan sudah siang, biasanya besok pagi sudah turun SE, kita tunggu aja SE nya nanti," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani buka suara soal polemik ini. Dia menegaskan bahwa insentif untuk tenaga kesehatan masih akan tetap dilanjutkan di 2021. Selain itu, tidak ada pemotongan insentif yang dilakukan untuk para tenaga kesehatan.
"Jadi kami tegaskan bahwa di 2021 ini, yang baru berjalan 2 bulan bahwa insentif untuk tenaga kesehatan diberikan tetap sama dengan tahun 2020," kata Askolan dalam konferensi pers virtual, Kamis (4/2/2021).
Untuk saat ini, lanjut Askolani, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Kesehatan masih melakukan konsolidasi dan kajian terkait dengan penganggaran insentif tenaga kesehatan. Oleh karena itu, belum ada pemotongan insentif untuk para pahlawan kesehatan tersebut.
"Kebijakan (pemangkasan) itu belum ditetapkan. Kami tegaskan di awal, bahwa di awal tahun kita jaga (besaran insentif) tetap sama seperti 2020," ucap dia.
Baca Juga: Kabar Rencana Pemotongan Insentif, Ini Kata PPNI Kota Malang
