Banyak Penyelewengan Dana Desa di Madura, Pemprov Turun Tangan
IDN Times/Vanny El Rahman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Madura, IDN Times - Inspektorat Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian khusus terhadap pemerintah daerah di Madura terkait penggunaan dana desa. Keterbatasan serta rendahanya kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut berujung pada maraknya penyalahgunaan dana desa.
"Kalau di Jawa Timur, serapan dana desa relatif bagus, ya sampai 90 persen. Tapi memang ada daerah-daerah yang kurang, seperti di Madura banyak penyimpangan karena masalah SDM," kata Helmy selaku Sekretaris Inspektorat Jawa Timur kepada IDN Times di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Selasa (25/9).
1. Inspektorat dirikan klinik konsultasi di Madura
IDN Times/Vanny El RahmanUntuk meningkatkan kualitas SDM, terkhusus di daerah Madura, Inspektorat Jawa Timur telah mendirikan klinik konsultasi di sejumlah titik di Madura, Bangkalan, hingga Sumenep. Peran klinik konsultasi ini sudah dimulai sejak Oktober 2017.
"Kami sudah mendirikan klinik konsultasi. Pilot project-nya di Madura, mulai dari Bangkalan sampai Sumenep. Kami menyebutnya Kades Lawas atau Kawal Desa melalui pengawasan. Klinik ini tempat kepala desa belajar, kalau dia gak ngerti buat laporan kami ajarkan. Jadi ketika mereka keluar, mereka sudah paham," sambungnya.
2. Klinik konsultasi akan diperluas hingga seluruh Jawa Timur
IDN Times/Vanny El RahmanSebelumnya, Helmy menghadiri acara bertemakan "Sosialisasi dan Ikrar Pencegahan Pungutan Liar". Melalui acara tersebut, dia berharap penyimpangan yang dilakukan kepala desa serta aparat desa tidak terjadi lagi.
"Acara ini kan hanya membantu, tapi membangun klinik itu langkah cepatnya di lapangan. Makanya nanti akan tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, targetnya di Sidoarjo, Ponorogo, Madiun, dan Pacitan," beber Helmy.
Baca Juga: Diklaim Berhasil, Jokowi Usulkan Kenaikan Dana Desa 9 persen
3. Menjaga triliunan uang negara
IDN Times/Vanny El RahmanPentingnya sosialisasi soal penggunaan dana desa tidak lepas dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam kurun waktu 2015-2017. ICW mendapati dari 110 kasus penyalahgunaan dana desa, 92,7 persennya dilakukan oleh suami dan istri para kepala desa.
"Dana desa ini muncul di tahun 2015 sekitar Rp20 triliun atau Rp280 juta perdesa pertahun, itu kalau sampai 2017 kalau diakumulasi semuanya Rp127 triuliun, jadi rata-rata Rp1,7 miliar perdesa pertahun. Belum tahun 2018 sekitar Rp120 triliun, itu rata sekitar Rp1,6 miliar perdesa pertahun. Itu yang harus diselamatkan," tutup dia.
Baca Juga: Di Jawa Timur, Penggunaan Dana Desa Diawasi Babinkamtibmas dan Babinsa
