Comscore Tracker

Soal Permintaan Pemulangan Veronica, Begini Jawaban Australia

Polda Jatim memberi tenggat waktu bagi Veronica

Canberra, IDN Times - Pemerintah Australia akhirnya buka suara soal permintaan Indonesia untuk memulangkan tersangka penyebaran hoaks polemik Papua di Surabaya, Veronica Koman. Dikutip dari The Guardian, juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) menegaskan persoalan Veronica berada dalam ranah Kepolisian Federal Australia (AFP). 

Seperti diketahui, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) telah menetapkan pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Surabaya tersebut sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoaks dan provokasi. Veronica sendiri menjadi sumber informasi yang krusial tentang situasi terkini di Papua melalui media sosialnya. Ini karena pemerintah memutuskan untuk memblokir akses internet di Papua selama lebih dari dua minggu sejak pertengahan Agustus hingga awal September.

Veronica saat ini diyakini berada di Australia. Lantaran dua kali tak memenuhi panggilan,  Polda Jatim berencana mencabut paspor Veronica 

1. Kepolisian memberikan tenggat waktu kepada Veronica

Soal Permintaan Pemulangan Veronica, Begini Jawaban AustraliaANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Polda Jatim sendiri menjerat Veronica dengan pasal berlapis dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera mengatakan kepada para awak media bahwa ia diberikan tenggat waktu sampai tanggal 18 September untuk melapor. Jika tidak, maka pihaknya akan menerbitkan status DPO yang kemungkinan akan dibawa ke Interpol. Dengan begitu, Interpol bisa memasukannya ke dalam daftar red notice.

Baca Juga: PBB: Indonesia Harus Lindungi Veronica Koman dan Aktivis Lainnya

2. Aktivis kemerdekaan Papua, Benny Wenda, sempat masuk daftar red notice

Soal Permintaan Pemulangan Veronica, Begini Jawaban AustraliaAktivis kemerdekaan Papua, Benny Wenda. twitter.com/BennyWenda

Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah meminta Interpol memasukkan nama Benny Wenda ke dalam daftar tersebut pada 2011. Akan tetapi, setahun kemudian lembaga itu mencabutnya. Ini karena dalam peraturan Interpol disebutkan tentang larangan penangkapan terhadap individu karena aktivitas politiknya.

Saat ini belum jelas apakah Interpol akan mengategorikan penangkapan Veronica sebagai sesuatu yang dilatarbelakangi oleh motif politik dari pemerintah Indonesia. Australia sendiri pernah menangkap seorang pencari suaka asal Mesir berdasarkan red notice yang di kemudian hari terbukti cacat.

3. Pakar HAM independen dari PBB meminta Indonesia mencabut status tersangka terhadap Veronica

Soal Permintaan Pemulangan Veronica, Begini Jawaban AustraliaSuasana Pelabuhan Jayapura, Kota Jayapura, Papua, pada 2 September 2019. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Sementara itu, pakar HAM independen melalui badan HAM PBB untuk kawasan Asia (OHCHR Asia) meminta pemerintah Indonesia untuk melindungi Veronica atas dasar perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Mereka juga mendorong kepolisian  untuk mencabut status tersangka yang ditetapkan kepada Veronica.

"Kami menyambut baik langkah pemerintah terhadap insiden rasis yang terjadi, tapi kami mendorong agar pemerintah mengambil tindakan segera untuk melindungi Veronica Koman dari segala bentuk pembalasan dan intimidasi serta mencabut semua tuduhan terhadapnya agar ia bisa terus melaporkan situasi HAM di Indonesia secara mandiri."

4. Benny Wenda meminta Scott Morrison bertindak

Soal Permintaan Pemulangan Veronica, Begini Jawaban AustraliaPerdana Menteri Australia Scott Morrison. ANTARA FOTO/AAP Image/Mick Tsikas/via REUTERS

Australia dihimpit oleh relasi dengan Indonesia dan permintaan Benny Wenda untuk mendukung kemerdekaan Papua. Dalam sebuah wawancara khusus dengan SBS News, ia meminta Perdana Menteri Scott Morrison untuk mengecam aksi pemerintah Indonesia yang menahan dan mengintimidasi pengunjuk rasa pro-kemerdekaan Papua.

Menurutnya, situasi Papua saat ini seperti ketika Timor Timur berdarah-darah dalam memperjuangkan pemisahan diri dari Indonesia pada 1999. "Oleh karena itu, saya menyerukan kepada PBB untuk melakukan intervensi sebab saya tak mau ini berakhir seperti Timor Timur," ujarnya dari Oxford, Inggris.

"Saya berharap Perdana Menteri Australia akan membuat sebuah pernyataan mengenai situasi saat ini. Kami butuh Australia untuk muncul dan membuat pernyataan publik tentang krisis kemanusiaan di West Papua," tambahnya. Sejauh ini, Morrison memilih untuk diam.

Baca Juga: Dubes Indonesia untuk PBB Tegaskan Status Referendum Papua Sudah Final

Topic:

  • Faiz Nashrillah

Just For You