Pilkades Serentak, Pemkab Madiun Siapkan Anggaran Rp4 Miliar
IDN Times/Nofika Dian Nugroho
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Madiun, IDN Times - Pemkab Madiun bakal menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak pada Oktober mendatang. Kegiatan yang dilangsungkan di 57 Desa wilayah 15 Kecamatan itu menelan anggaran sebanyak Rp 4 miliar dari APBD 2019.
"Anggarannya sudah disiapkan. Semoga segala sesuatunya bisa aman," kata Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro, Jumat (12/7).
1.Tensi politik pilkades dinilai lebih panas dibandingkan pemilu
ANTARA FOTO/Aloysius Jarot NugrohoAgar jalannya pilkades aman, ia menyatakan, salah satu upaya yang dilakukan dengan meminta bantuan kepada Polres Madiun. Apabila terjadi perselisihan dampak dari perbedaan pilihan dapat segera ditangani sehingga tidak berdampak pada kerusuhan.
Kaji Mbing, sapaan akrab Ahmad Dawami menyadari tensi politik pada pilkades lebih panas dibandingkan pilkada, pileg, maupun pilpres. Sebab, secara fisik maupun emosional antarpemilih lebih dekat lantaran tinggal dalam satu desa.
2.Polres Madiun siap back-up pengamanan
IDN Times / Nofika Dian NugrohoKapolres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono menegaskan bahwa pihaknya siap membantu keamanan dan kelancaran pilkades serentak. Koordinasi secara eksternal sudah dilaksanakan dengan bupati. Demikian halnya persiapan di internal kepolisian juga sudah dibahas.
"Kalau nanti jumlah personel kami kurang, maka akan minta bantuan dari Polres lain. Ini seperti yang kami lakukan dalam membantu pilkades serentak di Ngawi, Bojonegoro, dan Malang," ujar Ruruh.
3.Anggaran setiap desa berbeda
ANTARA FOTO/Aloysius Jarot NugrohoSementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dipemas dan Pemdes) Kabupaten Madiun Joko Lelono, mengatakan bahwa pemenuhan dana keamanan juga masuk dalam Anggaran pilkades serentak.
Nominal dana yang diterima masing-masing Desa berkisar antara Rp 50 hingga Rp 75 juta. Perbedaan jumlah anggaran itu menyesuaikan kondisi di setiap desa yang melaksanakan pemilihan pemimpin. Salah satunya tergantung dari jumlah penduduk.
Baca Juga: Polisi Sidik Pengerukan Liar Lahan Untuk Lokasi Wisata di Madiun
