Comscore Tracker

Perihal Kelulusan CPNS, Madiun Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat

Meski Kemenpan RB sudah terapkan sistem perangkingan

MADIUN, IDN Times – Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur menunggu petunjuk tentang kelanjutan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari pemerintah pusat. Hal ini menindaklanjuti ditolaknya permintaan sejumlah pemerintah daerah ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk menurunkan ambang batas (passing grade) .

Sebagai solusinya, pemerintah memutuskan berorientasi pada sistem peringkat untuk formasi yang kosong. Namun, Pemerintah Kabupaten Madiun belum mendapatkan informasi resmi tentang pemberlakukan sistem itu. “Saya tidak bisa memperkirakan karena belum ada surat resmi dari pemerintah pusat,’’ kata Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto, Sabtu (24/11).

Baca Juga: CPNS Kota Denpasar Hanya 177 Peserta yang Memenuhi Passing Grade

1. Pemkab Madiun menunggu hasil rapat BKD Jatim

Perihal Kelulusan CPNS, Madiun Tunggu Instruksi Pemerintah PusatIDN Times/Nofika Dian Nugroho

Tontro mengatakan seleksi kompetensi dasar (SKD) yang diikuti 2.897 peserta sudah berlangsung beberapa waktu lalu. Dari jumlah itu, hanya 137 orang atau tidak lebih dari 5 persen peserta yang dinyatakan lolos.

Hingga kini, Pemkab Madiun belum bisa berbuat banyak untuk mengakomodir pemenuhan kuota CPNS 2018 sebanyak 349 orang. Kuota sebanyak itu, menempati sejumlah formasi di antaranya tenaga kependidikan, tenaga medis, tenaga teknis, termasuk para honorer K-2.

“ Kami belum tahu langkah selanjutnya seperti apa. Yang jelas tetap menyesuaikan pemerintah pusat tapi menunggu rapat dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Jawa Timur. Insya Allah pekan depan,’’ Tontro menjelaskan.

2. Rekrutmen CPNS untuk meningkatkan pelayanan publik

Perihal Kelulusan CPNS, Madiun Tunggu Instruksi Pemerintah PusatIDN Times/Irma Yudistirani

Ia berharap agar nantinya kuota CPNS sebayak 349 di lingkup pemkab setempat dapat terisi. Jika kuota sudah terisi, dengan begitu kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bisa tetap stabil dan meningkat. Apalagi, sejumlah Aparatur Sipil Negara harus pensiun setiap tahunnya.

Untuk peningkatan pelayanan publik, kata Tontro, dibagi ke dalam 32 bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan kependudukan. Untuk itu, ada dua indikator yang dapat dijadikan acuan, yaitu target personal dan grup. “Kalau kinerja personal tidak baik maka berpengaruh pada target grup,’’ ujar dia kepada IDN Times.

3. Pemkot Madiun minta CPNS bersabar

Perihal Kelulusan CPNS, Madiun Tunggu Instruksi Pemerintah PusatIDN Times/Nofika Dian Nugroho

Sekretaris Daerah Kota Madiun, Rusdiyanto, berharap para CPNS sabar menunggu berlangsungnya penjaringan lanjutan yaitu seleksi kompetensi bidang. Sebab, masih harus dikoordinasikan dengan BKD Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti petunjuk dari Kemenpan RB.

“Sampai saat ini belum ada kejelasan. Apakah kekurangan dari yang tidak lolos kemudian dirangking atau bagaimana? Informasinya masih pro-kontra,’’ ujar dia.

Rusdiyanto menyebut, jatah CPNS di Pemkot Madiun sebanyak 174 orang. Dalam SKD beberapa waktu yang diikuti lebih dari 3.000 peserta, kurang dari 10 persen yang dinyatakan lolos. Mayoritas peserta gagal lantaran tidak memenuhi nilai passing grade.

Baca Juga: Perangkingan CPNS Kota Denpasar Masih Menunggu Konsolidasi dari Pusat

Topic:

  • Edwin Fajerial

Just For You