2.608 Data Peserta BPJS Kesehatan di Kota Madiun Bermasalah
IDN Times/Nofika Dian Nugroho
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Madiun, IDN Times - Sebanyak 2.608 data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Madiun dinyatakan bermasalah. Sebab, terjadi Ketidakvalidan data. Antara yang tertera di KTP dan di Kartu BPJS berbeda, seperti tentang nomor induk kependudukan (NIK), ejaan nama, dan alamat peserta program ini.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun Tarmuji mengatakan bahwa akibat ketidakcocokan data itu pihak pemegang kartu BPJS yang bersangkutan tidak bisa dilayani di rumah sakit maupun puskesmas. Untuk mendapatkan perawatan harus memperbaharui data terlebih dulu di kantor BPJS Kesehatan Cabang Madiun.
"Data di kartu BPJS harus sama persis dengan NIK" kata Tarmuji usai berdialog dengan Wali Kota Madiun Maidi dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di ruang pertemuan salah satu hotel di Kota Madiun, Selasa (16/7).
1. Pihak kantor BPJS turun ke kelurahan
IDN Times/Nofika Dian NugrohoMenurut dia, permasalahan itu akibat pergantian sistim dalam pendataan peserta BPJS Kesehatan. Pada awal program ini dijalankan tahun 2014, ia menuturkan, tanpa mencantumkan NIK. Karena itu, pihak BPJS masih melakukan pembaharuan data hingga ke tingkat kelurahan.
Upaya ini membuahkan hasil positif. Dari jumlah peserta 3.826 yang data sebelumnya bermasalah, sebanyak 1.218 sudah dinyatakan selesai diperbaharui. Adapun validasi sisanya ditargetkan rampung bulan depan.
"Kami mengacu data dari Dirjen Kependudukan yang sudah terkoneksi dengan BPJS," ujar Tarmuji sembari menyatakan update data kependudukan diterima dari pemerintah pusat setiap enam bulan sekali.
Baca Juga: Pilkades Serentak, Pemkab Madiun Siapkan Anggaran Rp4 Miliar
2. Semua penduduk ditargetkan ikut program BPJS
IDN Times/Nofika Dian NugrohoDari data terbaru yang diterima, ia melanjutkan, akan dilakukan perbaikan. Sebab, jumlah penduduk senantiasa bergerak dinamis, misalnya ada yang meninggal maka langsung dicoret. Selain itu, adanya kelahiran bayi maupun perpindahan penduduk dari Kota Madiun ke daerah lain atau sebaliknya.
"Harapannya, seratus persen warga Kota Madiun memegang kartu BPJS," ucap Tarmuji kepada sejumlah wartawan.
3. Hingga akhir Juni, 99,03 persen warga ikut BPJS Kesehatan
IDN Times/Nofika Dian NugrohoBerdasarkan data per 30 Juni 2019, ia menyebut, jumlah kepesertaan warga Kota Madiun terhadap BPJS Kesehatan sudah mencapai 99,03 persen. Adapun jumlah penduduk yang tercatat mengikuti program ini sebanyak 204.159 jiwa dari total 206.161 jiwa. Dengan demikian masih ada 2.002 jiwa yang belum ter-cover BPJS Kesehatan.
Dengan capaian itu, Tarmuji menyatakan, pihaknya akan terus berusaha agar seluruh warga Kota Madiun menjadi peserta BPJS. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan pemetaan penduduk bersama dengan Dispendukcapil Kota Madiun.
4. Dispendukcapil dilibatkan dalam validasi data
IDN Times/Nofika Dian NugrohoSementara, Wali Kota Madiun Maidi mendukung upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Madiun. Ia menyatakan bahwa pihak Dispendukcapil akan terlibat dalam validasi data Kependudukan yang dibutuhkan untuk sinkronisasi data peserta BPJS.
"Selisih data akan dicocokkan dengan data induk dari Dirjen Kependudukan secara by name by address. Kalau ada (warga yang sudah) meninggal masak masih dimasukkan," ujar Maidi.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Pastikan Pelayanan Tetap Maksimal Selama Libur Lebaran
